Puan Sebut Diskusi di Ruang Publik Menuju Pemilu 2024 Diwarnai Argumentasi Mengarah ke Polarisasi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Diskusi-diskusi di ruang publik tentang dinamika menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diwarnai oleh argumentasi-argumentasi yang mengarah pada polarisasi yang tidak sehat.

Penilaian itu disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan rakyat (DPR) RI Puan Maharani dalam sambutannya pada peluncuran tahapan Pemilu 2024.

Puan menyebut bahwa pemilu di Indonesia tidak boleh dianggap sebagai rutinitas lima tahunan semata.

Sebab, pemilu memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam demokrasi di Indonesia.

Oleh sebab itu, ia mengingatkan agar tidak memandang pemilu di Indonesia sebagai sekadar mekanisme demokrasi.

Kedudukan strategis tersebut, kata Puan, karena pemilu merupakan perwujudan pengamalan sila keempat Pancasila, yakni ‘Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan’.

Baca Juga: Luncurkan Tahapan Pemilu 2024, Hasyim Asy'ari: KPU adalah Manajer Konflik

Menurutnya, melalui pemilu, para pemimpin yang telah terpilih, memperoleh legitimasi dari seluruh rakyat untuk merumuskan dan menyusun berbagai perundang-undangan yang diperlukan untuk mewujudkan perikehidupan yang  berketuhanan, adil, dan beradab, menjaga persatuan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, kata Puan, di era demokrasi modern, pemilu juga menjadi arena bagi rakyat untuk memilih pemimpin eksekutif, mulai dari bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia.

“Dengan kedudukan strategisnya, hasil pemilu akan sangat menentukan wajah kehidupan berbangsa dan bernegara, setidaknya untuk lima tahun ke depan,” kata Puan.

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV