Mendagri Ungkap Kepala Daerah Banyak Tidak Paham Posisi Keuangan Daerah yang Dipimpinnya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, banyak kepala daerah tidak paham dengan posisi keuangan daerah yang dipimpinnya.

Pernyataan itu disampaikan Mendagri setelah menyoroti banyaknya dana anggaran belanja pemerintah daerah yang masih mengendap di bank.

“Nah ini mohon betul kepada rekan-rekan kepala daerah untuk memberi atensi ini, karena biasanya mohon maaf, saya berapa kali datang ke daerah-daerah, teman-teman kepala daerah banyak yang tidak paham tentang posisi keuangannya,” ujar Tito pada Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah Tahun 2022 di Jakarta sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Kamis (2/6/2022).

Tito pun membuka data, total simpanan pemerintah daerah per 30 April 2022 mencapai Rp65,59 triliun untuk pemerintah provinsi dan Rp125,98 triliun untuk pemerintah kabupaten/kota.

Baca Juga: Anggota Komisi 1 DPR: Penjabat Kepala Daerah Harus Sipil Bukan Anggota TNI/Polri

Dari data tersebut, Tito mengatakan banyak kepala daerah yang hanya memedulikan eksekusi setiap program pemerintahan tanpa memerhatikan posisi keuangan daerah. Padahal, sambungnya, kepala daerah memiliki peran sentral dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Realisasi belanjanya, realisasi pendapatannya (tidak paham), yang penting programnya kepala daerah sudah dilaksanakan. Sudah itu saja yang menjadi fokus. Nah yang menguasai itu adalah dari BPKAD, Bapenda, dan Sekda, tiga ini biasanya yang ngerti,” ujar Tito.

Ke depan, Tito pun meminta kepala daerah, kepala BPKAD, dan kepala Bappeda membuat tahapan realisasi belanja.

Hal ini penting untuk mengetahui dana yang beredar di masyarakat dan mendorong perekonomian di daerah di tengah pemulihan setelah pandemi Covid-19.

Baca Juga: Bantah Mahfud, Pakar Hukum Sebut Prajurit TNI Aktif Jadi Pj Kepala Daerah Tidak Konstitusional

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV