Johan Budi: Kesimpulan Proyek Gorden Dilanjutkan atau Tidak Diputus dalam Rapat BURT DPR 17 Mei

JAKARTA, KOMPAS.TV - Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR sudah melakukan pendalaman terkait polemik proyek pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR. 

Wakil Ketua BURT Johan Budi Sapto Pribowo menjelaskan BURT sudah memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR untuk dimintai klarifikasi terkait pergantian gorden di 505 rumah dinas DPR sebesar Rp48,7 miliar. 

Sejalan dengan itu, BURT DPR juga telah meminta Inspektorat Utama Sekjen DPR untuk melakukan audit, terkait proyek gorden tersebut.

Baca Juga: Proyek Gorden Dianggap Janggal, Begini Kondisi Rumah Dinas Anggota DPR

Rencananya BURT akan mengadakan rapat pada Senin (17/5/2022) pekan depan untuk menindaklanjuti hasil klarifikasi Sekjen DPR dan audit Inspektorat.

Menurut Johan Budi di rapat tersebut akan dibuat keputusan apakah pengadan gorden senilai Rp48,7 miliar untuk rumah dinas jabatan DPR dilanjutkan atau dibatalkan.

"Jadi di rapat tanggal 17 Mei itu memungkinkan mencari kesimpulan apakah proyek dilanjutkan atau dibatalkan," ujar Johan Budi saat dihubungi di program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Rabu (11/5/2022).

Lebih lanjut Johan membantah pengadan gorden diketahui oleh anggota DPR. Mantan juru bicara KPK ini menjelaskan pengadaan ini bagian rancangan kerja dan anggaran (RKA) Sekjen DPR.

Baca Juga: Pemenang Tender Gorden DPR Tawar dengan Harga Tertinggi, MAKI: Tidak Wajar, Patut Dipertanyakan!

Pengadaan gorden tersebut pernah dilakukan sejak 2018, dan pada November 2021 rancangan kerja dan anggaran (RKA) Sekjen DPR yang didalamnya terdapat pengadaan gorden disetujui oleh DPR.

Penulis : Johannes Mangihot Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV