Politikus PKB: Menteri Harus Patuhi Presiden untuk Tak Bicara Penundaan Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim mengimbau kepada seluruh menteri yang duduk di kursi Kabinet Indonesia Maju untuk patuh perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tidak berbicara penundaan Pemilu 2024. 

Selain itu, politikus PKB ini menegaskan, juga tak ada menteri yang melakukan manuver dengan mengusulkan amendemen UUD 1945. 

"Dalam arti luas, perintah presiden itu bukan berarti hanya melarang bicara, tetapi juga bermakna harus dihentikannya manuver-manuver dan mobilisasi dukungan dari elemen-elemen masyarakat guna mendukung penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden 3 periode dengan mengupayakan cipta kondisi untuk amandemen UUD 1945," kata Luqman kepada wartawan, Rabu (6/4/2022). 

Baca Juga: Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu 2024, PPP: Usulan Itu Bukan dari Presiden

Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menyebut, perintah Kepala Negara kepada para pembantunya harus diapresiasi karena itu menghilangkan stigma buruk di masyarakat. 

"Perintah Presiden Jokowi ini pantas mendapatkan apresiasi. Dan, sungguh ketegasan Presiden ini sudah dinanti-nanti oleh rakyat," ujarnya. 

Menurut dia, para pejabat negara harus fokus mengatasi berbagai masalah yang menjerat dan membuat rakyat menderita.

Salah satu contohnya seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan bahan pokok pangan. 

"Hidup rakyat makin sulit. Sangat tidak etis jika elit-elit malah sibuk bermanuver untuk melanggengkan kekuasaannya!" ujarnya. 

Ia berharap perintah Presiden Jokowi itu menjadi batu nisan dari kuburan wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden 3 periode.

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV