Soal Anggaran Gorden DPR Rp48 M, Pakar Komunikasi Politik: Apakah Itu Meningkatkan Kinerja Mereka?

JAKARTA, KOMPAS.TV - Rencana pengadaan gorden yang menganggarkan Rp48,7 miliar untuk 505 unit rumah dinas jabatan anggota DPR menuai kontroversi.

Anggaran tersebut mematok harga satu set gorden untuk satu rumah dinas senilai Rp80 juta di luar pajak atau Rp90 juta dengan pajak.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar menyebutkan, pengadaan gorden ini dilakukan karena permintaan anggota dewan sendiri. Sebab, sudah 13 tahun gorden di rumah dinas tidak diganti.

Baca Juga: FITRA: Harusnya Anggota DPR Bisa Beli Gorden Sendiri

“Sebagian besar (rumah) itu gordennya tidak ada, sebagian itu hilang dan dibuang karena memang sudah lapuk dan sangat tidak memadai. Saya enggak tega menyampaikan itu, sudah 13 tahun itu sudah seperti kain pel sebenarnya," ujar Indra.

Selain anggaran gorden, anggaran pengaspalan di Kompleks Parlemen yang mencapai Rp11 miliar juga memunculkan pro dan kontra.

Publik menilai, anggaran tersebut terlalu fantastis dan tidak pada waktunya, mengingat masyarakat masih mengalami kesulitan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 dan kelangkaan bahan pangan.

Menanggapi hal tersebut, pakar komunikasi politik, Lely Arrianie memberikan pandangannya dari kacamata komunikasi politik serta bagaimana dampaknya bagi para dewan itu sendiri.

Baca Juga: Pengamat: Kualitas Puan Maharani sebagai Ketua DPR Diuji, Mampukah Batalkan Proyek Gorden Rp48 M?

Menurutnya, fenomena anggaran gorden dan aspal ini memunculkan pertanyaan yang berkaitan dengan kinerja DPR.

Penulis : Fiqih Rahmawati Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV