Tiga Sektor Rawan Korupsi Diungkap KPK, Pengadaan Barang atau Jasa Paling Banyak

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan beberapa sektor yang rawan korupsi di lingkungan pemerintahan baik pusat maupun daerah, Jumat (25/3/2022).

Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan sektor rawan korupsi terbesar adalah pengadaan barang atau jasa di lingkungan pemerintahan.

Nainggolan menyatakan hal ini berdasarkan temuan dari KPK sendiri. Sementara sektor terbesar kedua adalah perizinan, dan ketiga adalah praktik jual beli jabatan.

"Di kasus temuan KPK, dilihat bahwa potensi terjadinya korupsi paling banyak pertama adalah pengadaan barang dan jasa," tuturnya dikutip dari Antara, Jumat.

"Kedua, perizinan. Yang ketiga, jual beli jabatan, seperti mau dipromosikan jabatannya bayar, mau mutasi bayar, dan mau pindah bayar. Cuma tiga itu saja paling banyak," lanjut Nainggolan.

Baca Juga: Kemenhub Komitmen Gunakan Produk dalam Negeri, Dana Rp20,1 Triliun

Ia melanjutkan dalam kasus pengadaan barang atau jasa dan perizinan, pemanfaatan teknologi seperti e-katalog belum optimal untuk mencegah tindak pidana korupsi.

"Korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa masih terjadi di segala tingkatan, baik di pusat maupun daerah. Kalau korupsi terkait dengan perizinan, dengan teknologi elektronik menjadi berkurang sedikit. Tetapi untuk pengadaan barang dan jasa, didorong pun elektronik seperti e-katalog, lumayan agak berkurang," jelas dia.

Terkait masih maraknya tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah, Ia menyatakan hal tersebut sebenarnya bisa dicegah dengan meningkatkan nilai integritas sumber daya manusianya.

Nainggolan mengungkapkan peningkatan nilai integritas SDM di lingkungan pemerintah tergantung sikap pimpinan dalam memberikan contoh dan mengarahkan bawahannya.

Penulis : Danang Suryo Editor : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Antara