Hasto Kritik Luhut: Seharusnya Gunakan Big Data untuk Masalah Kerakyatan, bukan Penundaan Pemilu

JAKARTA, KOMPAS TV - Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengaku heran dengan langkah Menko Marinves Luhut Pandjaitan yang menggunakan big data untuk mencari tahu respon masyarakat ihwal penundaan pemilu.

Menurut dia, big data seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak. Salah satu contohnya seperti persoalan kerakyatan terkait, misalnya, minyak goreng langka dan kenaikan harga kebutuhan pokok. 

Baca Juga: Adian Napitupulu Pertanyakan Big Data yang Jadi Alasan Elite Politik Tunda Pemilu

“Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah Menkopolhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu Mendagri,” kata Hasto dalam keterangan tertulis, Senin (14/3/2022). 

Ia meminta Luhut untuk mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah. Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan. 

"Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam,” kata Hasto.

Baca Juga: Big Data Dapat Prediksi Kecenderungan Masyarakat, Berguna di Sektor Kesehatan hingga Ekonomi Digital

Hasto mendesak agar sebaiknya para pembantu presiden tidak membuat pernyataan yang malah menjadi energi negatif. Padahal Presiden Jokowi terus berupaya membangun optimisme dan tengah bekerja keras dalam mengatasi pandemi.

Ia menyebut, Luhut sebaiknya melakukan refleksi, agar setiap pemimpin bertanggungjawab pada kata-kata yang disampaikan. 

“Tapi harus melihat apa itu kehendak rakyat. Kehendak rakyat saat ini pemerintah dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang selalu bekerja keras tidak pernah mengenal lelah, harus ditunjang para pembantu untuk betul-betul senapas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi."

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV