> >

Presiden Ingin Tertibkan Grup WA TNI-Polri, PKS: Jokowi Khawatir Rencana IKN Tak Didukung

Politik | 2 Maret 2022, 19:21 WIB
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Sukamta menilai, pemerintah perlu melakukan operasi terpadu untuk menangani gejolak konflik KKSB di Papua. (Sumber: DOK. Oji/Man (dpr.go.id))

JAKARTA, KOMPAS TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dibuat geram dengan percakapan di grup WhatsApp TNI-Polri yang memperdebatkan penolakan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.

Kemarahan Kepala Negara itu langsung disampaikannya saat memberikan arahan pada Rapat Pimpinan atau Rapim TNI-Polri Tahun 2022 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, pada Selasa (1/3/2022).

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai ucapan Jokowi itu sebagai sesuatu yang lumrah atau wajar.

Baca Juga: Di Sidang Munarman, Rocky Gerung Sindir Jokowi Intip Grup WA Ibu-ibu TNI: Tidak Sopan

Hal ini mengingat TNI-Polri adalah institusi di dalam pemerintahan yang semestinya memberikan dukungan terhadap setiap kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah.

"Adanya penolakan IKN di Grup TNI POLRI tidak bisa disimpulkan ada perbedaan pendapat atau perpecahan di institusi ini, itu opini pribadi bukan sikap institusi."

"Presiden mungkin khawatir jika ini terus bergulir menjadi liar dan menyebabkan kubu-kubuan di tubuh TNI POLRI. Ini tentu akan tidak kondusif untuk memberi dukungan kepada pemerintah dalam pembangunan IKN atau urusan lainnya," kata Sukamta kepada KOMPAS TV, Rabu (2/3/2022). 

Baca Juga: Jokowi Geram Grup WA TNI Bahas Tolak IKN, KSAD Peringatkan Semua Komandan Jangan Ngomong Aneh-aneh

Menurut dia, pendisiplinan prajurit TNI-Polri dalam berpendapat bukan berarti tidak boleh memberi masukan. Mestinya ada mekanisme tersendiri oleh pemerintah untuk meminta masukan dari mereka saat sebuah rencana kebijakan dibahas.

"Soal IKN, mestinya sudah ada masukan dari TNI terkait potensi ancaman dan gangguan terhadap lokasi yang dipilih. Apakah keputusannya sesuai dengan masukan atau tidak, tentu menjadi ranah pemerintah untuk memutuskan," katanya.

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV


TERBARU