Kisah Warga yang Keberatan Jika BPJS Kesehatan Jadi Syarat Jual Beli Tanah hingga Mengurus STNK
Peristiwa | 21 Februari 2022, 11:16 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV – Seorang warga bernama Fahmi (bukan nama sebenarnya) mengaku keberatan jika keanggotaan BPJS Kesehatan jadi syarat jual beli tanah hingga mengurus STNK.
Menurutnya, aturan itu terlihat mengada-ada, aneh, dan tidak masuk akal. Sebab menurutnya, akan wajar apabila aturan itu diberlakukan untuk NPWP bukan BPJS Kesehatan.
"Ya keberatan sih. Kayak mengada-ada (aturan keanggotaan BPJS untuk jual beli tanah) gitu. Kalau punya tanah untuk investasi kan ada syarat NPWP, kalau itu masih masuk akal. Kalau BPJS Kesehatan apa? Kok jadi aneh?" kata Fahmi seperti dilansir dari BBC, Senin (21/2/2022).
Ia menilai aturan soal BPJS Kesehatan makin mengada-ada terlebih munculnya bersamaan dengan perdebatan soal Jaminan Hari Tua (JHT) yang masih belum selesai.
Fahmi sendiri ialah orang yang tidak mendaftar BPJS Kesehatan diusianya yang sudah melampaui 40 tahun. Namun, ia memiliki asuransi kesehatan swasta yang bisa digunakan untuk berobat.
Bahkan, seluruh anggota keluarganya tidak juga terdaftar di BPJS Kesehatan, kecuali Ayahnya.
Bukan tanpa alasan, Fahmi merasa tidak puas dengan pelayanan BPJS Kesehatan yang dinilai ribet, lebih lama, dan kerap mendapat diskriminasi di rumah sakit.
"Pelayanannya ribet ketika harus berobat, harus ke sini dulu, baru direkomendasikan ke rumah sakit ini, belum lagi antrenya, belum lagi pelayanan dari nakes-nakesnya," ujar Fahmi.
Baca Juga: Politikus PAN: BPJS Kesehatan untuk Syarat Beli Tanah, Kebijakan Mengada-ada
Kepercayaan Fahmi dan keluarga semakin luntur ketika BPJS Kesehatan mengaku sempat terlambat membayarkan klaim pelayanan kesehatan kepada rumah sakit pada 2019 lalu karena dana tak cukup.
Penulis : Nurul Fitriana Editor : Purwanto
Sumber : Kompas TV/BBC