> >

Nusantara bakal Jadi Nama IKN Baru, Fraksi PKS dan DPD Tak Setuju

Politik | 17 Januari 2022, 23:00 WIB
Ilustrasi. Rancangan Istana Negara di ibu kota negara (IKN) baru Indonesia. Pemerintah baru saja mengumumkan, IKN baru bakal diberi nama Nusantara. Namun, pemilihan nama itu mendapat penolakan dari Fraksi PKS dan DPD yang tergabung dalam Panitia Kerja (Panja) RUU IKN. (Sumber: Instagram/Nyoman_Nuarta)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemilihan nama Nusantara untuk ibu kota negara (IKN) baru, ternyata tak mendapat persetujuan penuh dari Panitia Kerja (Panja) RUU IKN.

Dari sepuluh fraksi yang ada di dalam Panja RUU IKN, PKS dan DPD meminta penetapan nama itu ditunda terlebih dahulu.

Menurut anggota Panja RUU IKN dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam, nama Nusantara itu memiliki potensi multitafsir yang dampaknya dapat muncul hingga ke depannya.

"Kami memandang, ada kekhawatiran substitusi atau pemahaman dan kerancuan penyebutan nama (Nusantara) ketika digabungkan dalam IKN," kata Ecky dalam Rapat Panja RUU IKN, Senin (17/1/2022).

Baca Juga: Ibu Kota Baru Dinamai Nusantara, Sejarawan JJ Rizal Sebut Bertolak Belakang dengan Gagasan Pokok

Terlebih, lanjut Ecky, penggunaan nama Nusantara itu bakal tercantum dalam RUU IKN yang tentunya harus didasari oleh penjelasan atau latar belakang secara komprehensif.

"(Kami) masih menunggu penjelasan secara komprehensif, tertulis, dan bagian mana dari penjelasan pemerintah tersebut yang bakal masuk dalam penjelasan RUU (IKN) ini," ujar Ecky.

Ecky pun menyinggung, pandangan dari aspek bahasa mengenai nama Nusantara untuk IKN baru itu yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kesalahpahaman.

Sementara itu, Ketua DPD RI Agustin Teras Narang mengaku tidak setuju dengan Nusantara sebagai nama IKN baru, karena belum melihat adanya ladasan sosiologi, filosofis, dan historisnya.

Baca Juga: Ketua Pansus RUU IKN: Nama Nusantara Sudah Sesuai dengan Aspek Hitoris dan Sosiologis

Penulis : Aryo Sumbogo Editor : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Kompas TV


TERBARU