Mahfud MD: Ketika Kapal-kapal China ke Laut Natuna, Presiden dan Saya Datang, Mereka Mundur Semua

Tak hanya melakukan penguatan dari dalam, Mahfud menambahkan, pemerintah juga melakukan pengaturan kepada pemangku kepentingan di bidang kelautan.

Baca Juga: Kapal Survei China Bakal Kembali ke Laut Natuna Utara, Benarkah Incar Sumber Migas?

"Stakeholder kelautan diatur sedemikian rupa, kalau menangani pencuri bagaimana, menangani kapal mata-mata bagaimana, menghadapi penyelundup, sehingga perkuatan di dalamnya tinggal disinergikan," ujar Mahfud.

Selain memperkuat kekuatan pertahanan dan keamanan dari dalam, kata dia, pemerintah akan meningkatkan pembangunan yang bersifat multidimensi dengan meningkatkan sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.

Hal itu, menurut Mahfud, menjadi bukti bahwa negara berkomitmen untuk mengelola kawasan perbatasan, terutama wilayah pulau-pulau kecil terluar (PPKT) di Indonesia.

Baca Juga: KSAL Yudo Margono Tegaskan Tak Ada Ribuan Kapal Asing di Laut Natuna: KRI dan Pesawat Kita Standby

“Bukan hanya pembangunan kekuatan aparat penegak hukum pertahanan dan keamanan di laut, tapi lebih dari itu,” ujar Mahfud. 

“Presiden mengatakan, misalnya, berapa pun kita sediakan senjata, tentara, polisi di sana, namun kalau di bidang sosial ekonomi tidak dibangun, ya tidak akan efektif menjaga negara.”

Oleh karena itu, Mahfud menuturkan, sesuai pesan Presiden, penjagaan di perbatasan akan terus dilakukan dengan melakukan pengawasan, patroli, dan melakukan pembangunan di bidang ekonomi.

"Karena kalau ekonomi di laut Natuna itu hidup, maka keutuhan kita menjadi terjaga," kata Mahfud.

Baca Juga: Minim Alutsista untuk Amankan Laut Natuna Utara: Butuh 8 KRI, TNI AL Hanya Punya 5 Kapal Perang

Penulis : Tito Dirhantoro Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Antara