Pengamat Jelaskan 3 Poin Krusial Terkait Cyber Army Bikinan MUI DKI untuk Bela Anies dan Ulama

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat politik Islam dari The Political Literacy, Muhammad Hanifuddin, menilai keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta membentuk pasukan siber (Cyber Army) untuk membantu Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai keputusan bagus, meskipun agak sedikit terlambat dilakukan.

Hanif menyebutkan tiga poin krusial terkait keputusan MUI DKI tersebut. Ia menilai MUI DKI perlu memberikan penjelasan agar publik tidak kaget sekaligus menilai negatif terhadap pasukan siber ini.

Apalagi, kata dia, tim ini bukan sekadar untuk Anies, tapi juga melindungi ulama.

“Pertama, kesadaran MUI terkait pentingnya MUI memiliki tenaga ahli dan tim siber patut diapresiasi. Ini langkah maju, tapi sangat terlambat,” ujarnya kepada KOMPAS TV lewat pesan daring, Sabtu (20/11/2021).

Hanif mengingatkan tentang fatwa MUI soal panduan bermuamalah di media sosial sudah diterbitkan sejak 2017.

Di antaranya adalah melarang penyebaran ujaran kebencian, berita bohong, bullying atau perundungan dan permusuhan.

Terlebih, kata dia, yang dapat merusak keharmonisan umat beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sudah jauh-jauh hari menjadi keresahan publik bahkan sebelum fatwa itu dikeluarkan.

“Kedua, tim cyber ini harus objektif, akurat, berimbang, dan tidak partisan. Informasi dan dakwah MUI harus menjadi pengayom dan penengah dari silang pendapat yang ada di masyarakat,” tambahnya.

Baca Juga: MUI DKI Bikin Tim Siber untuk Bela Anies, Pengamat: Jadi Masalah kalau Partisan dan Politis

Cyber Army, MUI DKI dan Anies Baswedan

Yang menurut Hanif paling krusial terkait keinginan untuk melindungi ulama dan Anies dari serangan buzzer adalah MUI harus dapat memberikan pencerahan dan literasi kepada publik secara bijak.

Penulis : Dedik Priyanto Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV