> >

Pemilihan KSAD Era Jokowi Disebut Rentan Dipolitisasi

Politik | 10 November 2021, 10:35 WIB

 

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa memimpin Serah Terima Jabatan (Sertijab) Empat Pejabat di Lingkungan TNI AD dan Laporan Koprs Kenaikan Pangkat 18 Perwira Tinggi (Pati) TNI AD (Sumber: DISPENAD)

JAKARTA, KOMPAS TV - Selepas Jenderal Andika Perkasa resmi disetujui DPR menjadi Panglima TNI, kini kursi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menjadi rebutan sejumlah letnan jenderal. 

Beberapa nama menguat akan mengisi jabatan tersebut. Di antaranya adalah Pangkostrad Letjen Dudung Abdurachman dan Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Eko Margiyono.

Menanggapi hal itu, Pengamat militer Alman Helvas Ali menilai pemilihan KSAD era Presiden Joko Widodo (Jokowi) amat rentan kesan politisasinya. Hal ini berbanding terbalik dengan pemerintahan sebelumnya. 

"Saya melihat politisasi pemilihan KSAD sepertinya sangat kuat pada era Jokowi jika dibandingkan era sebelumnya."

"Misalnya, pada era SBY karena latar belakang Jokowi yang sebelumnya tidak pernah bekerja sama dengan TNI atau perwira TNI, sehingga beliau biasanya menghendaki orang-orang yang pernah kerja sama dengan beliau pada satu masa," kata Alman seperti dilansir dari Antara, Rabu (10/11/2021). 

Baca Juga: Pengamat Soal Calon KSAD: Jokowi Harus Pertimbangkan Faktor Regenerasi di Tubuh TNI AD

Ia menyebut, pemilihan orang nomor satu di matra angkatan darat itu seharusnya dijauhkan dari kepentingan politik. Sebab, jabatan itu harus diemban oleh seseorang yang memenuhi persyaratan dan bisa membawa terobosan saat nanti menjabat. 

"Ada tarik-menarik kepentingan siapa yang akan menjadi Kasad," ujarnya.

Ia menyebutkan banyak pihak menduga partai politik (parpol) secara tidak langsung juga punya pengaruh dalam pemilihan KSAD.

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV/Antara


TERBARU