Tegas! Anggota DPR Minta Presiden Jokowi Bongkar Mafia Tes PCR
Kesehatan | 2 November 2021, 08:38 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PAN, Bakri HM, menduga penyebab naik turunnya harga tes Polymerase Chain Reaction (PCR) bisa jadi disebabkan oleh para pejabat yang memiliki perusahaan layanan PCR.
Hal itu diungkap Bakri apabila memang sesuai dengan apa yang jadi temuan Majalah TEMPO dan turut disampaikan Redaktur Majalah TEMPO Hussein Abri Dongoran.
Baca Juga: Temuan Tempo: Perusahaan Layanan PCR Terafiliasi dengan Pejabat, Ada Nama Luhut
“Jadi, sportivitas terhadap orang-orang yang melakukan bisnis itu saya pikir tidak terlalu transparan sehingga pemerintah, saya dengar, saya juga baca di beberapa media, pemerintah sudah sampai empat kali mengubah harga PCR, yang dulu hampir di atas satu juta. Sekarang hari ini ada yang Rp300 ribu, ada yang Rp275 ribu,” kata Bakri HM dalam program Sapa Indonesia Malam yang tayang pada Senin (1/11/2021).
Bakri menilai bahwa masyarakat awam akhirnya berpikir bahwa hal tersebut adalah bentuk ketidaktransparan pemerintah dalam mengelola PCR.
Ditanya soal termasuk skandal atau tidak, Bakri menjawab bahwa kasus tersebut perlu diusut.
“Saya pikir ini perlu diusut. Kalau toh memang iya, ini yang mungkin menyebabkan harga itu tidak bisa transparan,” kata Bakri.
“Saya setuju jika ini ditindaklanjuti dan dilacak sampai ke akar-akarnya,” tambahnya.
Baca Juga: Anggota Komisi V DPR Minta Presiden Jokowi Perintahkan Pembongkaran Mafia Tes PCR
Menurut Bakri, kalau memang nama-nama yang disebutkan dalam majalah TEMPO memang memiliki usaha tersebut, maka harus bicara.
“Mereka bicara, modalnya berapa, untungnya berapa. Jangan sampai membuat masyarakat bingung hari ini. Indonesia boleh dikatakan hampir empat kali turun. Bayangin dulu kok bisa sampai satu juta, sekarang bisa sampai Rp275 Ribu?” ujar Bakri.
“Dulu bisa sampai dua juta, Pak Bakri,” ralat host Sapa Indonesia Malam, Aiman Witjaksono.
“Iya dulu dua juta, pernah merasakan itu,” kata Bakri.
Bakri pun berharap hal ini dapat dibuka secara transparan kepada publik.
Penulis : Desy-Hartini
Sumber : Kompas TV