Survei: Ada Tren Penurunan Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah, Warning untuk Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN) menemukan tren penurunan kepuasan publik pada kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wapres Ma’ruf Amin, dan Kabinet Indonesia Maju.

Hal ini sesuai hasil survei yang melibatkan 1.200 responden dari seluruh provinsi di Indonesia.

LSIN mengadakan survei ini pada 8-15 Oktober 2021 dengan metode pengambilan data melalui poling telepon. Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95% dan margin of error sebesar ± 2,8%. 

Direktur eksekutif LSIN Yasin Mohammad membeberkan, 51% responden menilai kinerja Jokowi-Ma’ruf Amin sudah baik.

Baca Juga: Jokowi Apresiasi Kerjasama Pertahanan dengan Prancis Saat Bertemu Presiden Macron

Sementara, 4,5% responden menilai sangat baik,  6,9 cukup, 6,5% menilai buruk dan 2,9 menilai sangat buruk.

Hal ini menunjukkan ada tren penurunan kepuasan publik pada kinerja pemerintahan Presiden Jokowi di periode kedua masa kepemimpinannya.

Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Lili Romli pun menyebut, temuan survei LSIN ini dapat menjadi peringatan bagi pemerintah.

“Angka 51% ini cukup rendah, dan ini menjadi warning bagi pemerintahan Jokowi. Bisa saja ini dipengaruhi kinerja pemerintah juga kinerja masing masing menterinya,” ujar Prof. Lili.

Di sisi lain, responden yang menilai kinerja Menteri Kabinet Indonesia Maju sudah baik memiliki persentase 54%. 

Akan tetapi, tingkat ketidakpuasan juga relatif tinggi dengan 13% responden menilai kinerja menteri kabinet buruk.

Yasin Mohammad memaparkan, survei LSIN ini menunjukkan bahwa terdapat lima menteri dengan kinerja terbaik menurut publik. 

Masyarakat menilai Kemendikbud sebagai kementerian terbaik, selanjutnya Kementerian PUPR, Kemenparekraf, Kemenhan, dan Kemenpora. 

Sementara, lima kementerian dengan kinerja terburuk menurut publik adalah Kemensos, lalu Kemenkes, Kemenkumham, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kemenag. 

Baca Juga: Presiden Jokowi Melawat ke Tiga Negara usai 20 Bulan di Dalam Negeri Tangani Covid-19

Menanggapi hal itu, Prof. Lili menilai pemerintah mesti segera melakukan pergantian menteri sebagai bentuk evaluasi.

“Sebaiknya Jokowi segera mereshuffle Menteri-Menteri yang jika dinilai kinerjnaya tidak bagus sesuai dengan janji Jokowi saat kampanye,” kata Lili.

Elektabilitas Capres

Survei LSIN juga mengukur elektabilitas Capres jelang Pemilu 2024. Ada 3 nama dominan yang dinilai masyarakat layak menjadi capres, yaitu Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 25%, Anies Baswedan 20% dan Prabowo Subianto 12%

Untuk Ketum parpol, ada 3 nama yang populer di mata masyarakat, yakni Prabowo Subainto dengan elektabilitas 12%, AHY 4,8% dan Airlangga Hartato 1,9%. 

Direktur Eksekutif LSIN Yasin Mohammad menilai Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto berpotensi menjadi capres di Pilpres 2024 karena memiliki elektabitas yang menjanjikan sebagai modal elektoral. 

Ia juga menilai nama-nama capres dari simulasi Ketum Parpol juga patut dipertimbangkan sebagai kuda hitam, seperti AHY dan Airlangga Hartarto.

Di sisi lain, Prof Lili menyoroti munculnya tokoh-tokoh dari kalangan non parpol yang dominan dari sisi elektabilitas. 

“Saat ini justru muncul tokoh dari pemerintah daerah bukan parpol. Ini menarik. Karena regulasi Pemilu di Indonesia masih terdapat aturan PT, bisa saja mereka malah tidak diusung oleh parpol,” kata Lili.

Menurutnya, aturan presidential treshold (PT) itu akan banyak memengaruhi penetuan capres di Pilpres 2024.

Baca Juga: PKS Kritik Cara Erick Thohir Promosi Jelang Pilpres 2024 dengan Mejeng di ATM Bank Himbara

Penulis : Ahmad Zuhad Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV