> >

Survei: Ada Tren Penurunan Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah, Warning untuk Jokowi

Politik | 30 Oktober 2021, 22:37 WIB
Kolase foto Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin. Hasil Survei LSIN menunjukkan penurunan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin. (Sumber: Kompas.com)

Masyarakat menilai Kemendikbud sebagai kementerian terbaik, selanjutnya Kementerian PUPR, Kemenparekraf, Kemenhan, dan Kemenpora. 

Sementara, lima kementerian dengan kinerja terburuk menurut publik adalah Kemensos, lalu Kemenkes, Kemenkumham, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kemenag. 

Baca Juga: Presiden Jokowi Melawat ke Tiga Negara usai 20 Bulan di Dalam Negeri Tangani Covid-19

Menanggapi hal itu, Prof. Lili menilai pemerintah mesti segera melakukan pergantian menteri sebagai bentuk evaluasi.

“Sebaiknya Jokowi segera mereshuffle Menteri-Menteri yang jika dinilai kinerjnaya tidak bagus sesuai dengan janji Jokowi saat kampanye,” kata Lili.

Elektabilitas Capres

Survei LSIN juga mengukur elektabilitas Capres jelang Pemilu 2024. Ada 3 nama dominan yang dinilai masyarakat layak menjadi capres, yaitu Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 25%, Anies Baswedan 20% dan Prabowo Subianto 12%

Untuk Ketum parpol, ada 3 nama yang populer di mata masyarakat, yakni Prabowo Subainto dengan elektabilitas 12%, AHY 4,8% dan Airlangga Hartato 1,9%. 

Direktur Eksekutif LSIN Yasin Mohammad menilai Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto berpotensi menjadi capres di Pilpres 2024 karena memiliki elektabitas yang menjanjikan sebagai modal elektoral. 

Ia juga menilai nama-nama capres dari simulasi Ketum Parpol juga patut dipertimbangkan sebagai kuda hitam, seperti AHY dan Airlangga Hartarto.

Di sisi lain, Prof Lili menyoroti munculnya tokoh-tokoh dari kalangan non parpol yang dominan dari sisi elektabilitas. 

“Saat ini justru muncul tokoh dari pemerintah daerah bukan parpol. Ini menarik. Karena regulasi Pemilu di Indonesia masih terdapat aturan PT, bisa saja mereka malah tidak diusung oleh parpol,” kata Lili.

Menurutnya, aturan presidential treshold (PT) itu akan banyak memengaruhi penetuan capres di Pilpres 2024.

Penulis : Ahmad Zuhad Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV


TERBARU