Masukan YLKI tentang Tes PCR akan Jadi Bahan Evaluasi Kemenkes
Update | 25 Oktober 2021, 17:08 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV – Masukan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) terkait kewajiban tes PCR untuk penumpang pesawat akan menjadi bahan evaluasi pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi, Senin (25/10/2021).
Menurutnya, masukan YLKI tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dan akan dibahas lebih lanjut dengan organisasi profesi.
"Yang selanjutnya akan menjadi pembahasan lebih lanjut dengan juga berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait baik penyedia, organisasi profesi, asosiasi laboratorium juga BPKP ataupun pihak lainnya," kata Nadia, saat dihubungi Kompas.com.
Baca Juga: Wajib PCR untuk Penumpang Pesawat, YLKI: Jangan Sampai Kental Aura Bisnisnya
Sementara Direktur Jenderal (Dirjen) Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir justru menyarankan agar YLKI melaporkan jika menemukan penyedia layanan tes PCR yang melanggar harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.
"YLKI kalau ada bukti siapa laboratoriumnya, laporkan ke dinas kesehatan setempat," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, YLKI mengusulkan agar kebijakan wajib tes PCR untuk penumpang pesawat sebaiknya dibatalkan atau direvisi.
Sebab, sejumlah penyedia layanan tes PCR disebut melakukan akal-akalan harga tes PCR, sehingga harganya naik berkali lipat.
"HET PCR di lapangan banyak diakali oleh provider (penyedia) dengan istilah 'PCR Ekspress', yang harganya tiga kali lipat dibanding PCR yang normal. Ini karena PCR normal hasilnya terlalu lama, minimal 1x24 jam," kata Tulus.
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas.com