> >

Yaqut Cholil Qoumas Sebut Kementerian Agama Hanya untuk NU, Wakil Ketua MPR: Penyederhanaan Sejarah

Politik | 25 Oktober 2021, 11:53 WIB
Arsul Sani Wakil Ketua Umum PPP yang juga Anggota Komisi III DPR RI (Sumber: Tribunnews.com)

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Arsul Sani menilai pernyataan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas yang menyebut Kementerian Agama (Kemenag) hanya untuk NU, sebagai bentuk penyederhanaan sejarah. 

"Sebagai Waka MPR RI saya berpendapat bahwa pernyataan tersebut 'menyederhanakan' sejarah berdirinya Kementerian Agama," kata Arsul yang juga Wakil Ketua Umum PPP kepada wartawan, Senin (25/10/2021).

Baca Juga: Tanggapi Yaqut soal Kemenag Hadiah untuk NU, Sekjen PBNU: Komentar Itu Kurang Bijaksana

Menurut dia, Kementerian Agama lahir berkat jasa dari proses interaksi dan komunikasi lintas tokoh umat Islam dari seluruh elemen. Mereka juga berinteraksi dengan tokoh-tokoh nasionalis.

"Bahkan jika kita tarik agak ke belakang lagi, perjuangan agar ada kementerian yang secara khusus mengurus keperluan umat Islam dan umat beragama lainnya sudah dimulai ketika persiapan-persiapan kemerdekaan dilakukan. Pada saat itu para tokoh-tokoh Islam berinteraksi satu sama lain," ujarnya.

Meski begitu, ia mengakui bila tokoh-tokoh dari NU memiliki andil cukup besar dalam proses kemerdekaan Indonesia. Sehingga, saat itu menteri agama pertama setelah kemerdekaan dijabat oleh KH Wahid Hasyim, ayah dari Abdurrahman Wahid.

"Sekitar tiga bulan kemudian, ketika memasuki kabinet di bawah PM Syahrir I, maka menteri urusan agama ini dijabat KH M. Rasjidi yang notabene merupakan tokoh Masyumi-Muhammadiyah. Dalam masa lima tahun pertama kemerdekaan kita, Menag ada yang dari NU, Masyumi-Muhammadiyah, Syarikat Islam, juga tokoh dari Aceh," kata Arsul.

Baca Juga: Presiden Jokowi Diminta Tegur Menteri Agama Karena Pernyataan Kemenag Hanya untuk NU

Wakil Ketua MPR itu mengajak semua pihak untuk mewarisi semangat persatuan para tokoh kemerdekaan dengan menjaga kebersamaan dalam penyelenggaraan urusan keagamaan, termasuk untuk di luar umat Islam. 

"Salah satu caranya dengan menahan diri untuk tidak terbiasa dengan menyampaikan klaim-klaim yang hanya menonjolkan kelompok manapun terkait dengan kontribusi bernegara dalam sejarah perjalanan bangsa kita," katanya. 

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV

Tag

TERBARU