> >

Dua Tahun Pemerintahan Jokowi, Timbul Kekhawatiran "Politik Gentong Babi"

Politik | 20 Oktober 2021, 12:37 WIB
Presiden RI, Joko Widodo memperkenalkan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju dan pejabat setingkat menteri sebelum pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). (Sumber: KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin genap berumur dua tahun pada hari ini, Rabu 20 Oktober 2021. 

Namun, pada periode inilah timbul kekhawatiran para menteri yang menjadi pembantu presiden akan sibuk untuk kampanye,  baik kampanye calon presiden, calon wakil presiden atau anggota DPR.

Ketua Tim Relawan Jokowi-Ma'ruf (Joman) Immanuel Ebenezer, salah satu yang mengkhawatirkan gejala ini.

Meski tak menyebut nama, namun ia menyoroti kerja dari beberapa pembantu presiden yang dinilai sudah tak fokus karena sedang mempersiapkan diri menyongsong perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. 


"Para pembantu presiden atau menteri untuk bekerja secara maksimal atau mengundurkan diri jika tidak mampu menterjemahkan keinginan presiden dan Jangan larut dalam mempersiapkan diri menjelang tahun-tahun politik untuk Pemilu 2024," ujar Immanuel, Rabu (20/20/2021) 

Ia meminta para anggota kabinet harus memperkuat soliditas dan harus semakin fokus pada tugas pokok dan fungsi masing-masing dari pada menjadi beban bagi pemerintahan Joko Widodo. 

"Atau lebih baik segera mengundurkan diri sebelum diberhentikan oleh Presiden," ujarnya. 

Baca Juga: ICW Respons Penegakan Hukum 2 Tahun Jokowi-Ma’ruf: Janji Surga, Harapan Palsu, dan Buang Badan

Di mata pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga, mulai sibuknya para pejabat petahana memanfaatkan jabatan dan anggaran demi meraih popularitas, mengingatkan pada istilah "Politik Gentong babi" (Pork Barrel Politics).


"Para menteri tersebut dihawatirkan akan menggunakan dana publik untuk mempengaruhi masyarakat memilihnya pada pilpres 2024," katanya. 

Peluang ke arah itu memang sangat terbuka, terutama menteri yang tugas dan fungsinya (tupoksinya) bersentuhan langsung dengan masyarakat," kata Jamiluddin. Dengan jabatan dan dukungan dana yang dimiliki, masyarakat akan mudah memilih para menteri itu. 

Penulis : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV


TERBARU