Komnas HAM Nilai Ide Kapolri Rekrut 56 Pegawai KPK sebagai Sikap Presiden

JAKARTA, KOMPAS.TV- Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencerna usulan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang ingin merekrut 56 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi ASN Polri sebagai sikap Presiden Joko Widodo.

Mengingat, 56 pegawai nonaktif KPK tersebut akan diberhentikan secara hormat pada 30 September 2021.

“Ide yang ditawarkan oleh Kapolri jika dipahami secara mendalam dapat diartikan sebagai sikap presiden,” ujar Komisioner Komnas HAM Choirul Anam seperti dikutip dari Kompas.com, Rabu (29/9/2021).

Atas dasar itu, Choirul menilai Komnas HAM perlu mendapatkan penjelasan langsung dari Presiden Jokowi. Apakah usulan Kapolri tersebut bagian dari temuan dan rekomendasi Komnas HAM atau tidak.

Baca Juga: Polri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK Tak Lulus TWK, Mahfud MD Minta Publik Akhiri Kontroversi TWK

“Jika ini bagian dari temuan dan rekomendasi Komnas HAM, apakah pelaksanaan sebagian atau seluruhnya,” tanya Choirul Anam.

Mengingat, dalam rekomendasi Komnas HAM terkait pegawai KPK yang gagal TWSK ditemukan 11 pelanggaran HAM terkait TWK pegawai KPK.  Satu di antaranya sejumlah poin dalam rekomendasi yaitu proses TWK melanggar hukum, terselubung, dan ada yang ilegal.

“Presiden juga pernah membuat arahan yang intinya tidak boleh merugikan pegawai KPK, arahan ini pula menjadi salah satu dasar rekomendasi, disamping putusan MK,” ucap dia.

“Dari beberapa hal di atas, rekomendasi kami tetap kami jadikan rujukan utama. Dan kami berharap mendapat penjelasan langsung presiden terkait subtansi penjelasan Kapolri.”

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sampaikan keinginannya untuk menarik 56 pegawai KPK tak lulus TWK sebagai ASN Polri untuk memperkuat Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Ditpikor) Bareskrim Polri.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV