Menkes Paparkan Jurus Pemerintah Cegah Klaster Covid-19 di Sekolah Saat Masa PTM

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan strategi yang akan dilaksanakan pemerintah guna mencegah terjadinya klaster Covid-19 di sekolah selama pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. 

Menurut penjelasannya, pemerintah bakal mengubah strategi dari surveilansnya passive case finding menjadi active case finding.

Adapun yang dimaksud yakni pihaknya akan secara aktif mencari kasus dengan tujuan deteksi di satuan pendidikan dengan menggunakan metode sampling.

Pernyataan tersebut disampaikan Budi dalam konferensi pers secara virtual yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (27/9/2021). 

“Kita tentukan di tingkat kabupaten/kota, berapa jumlah sekolah yang melaksanakan tatap muka. Dari situ kita ambil 10 persen untuk sampling, kemudian dari 10 persen ini kita bagi alokasinya berdasarkan kecamatan," kata Budi. 

Budi berujar sampling berdasarkan kecamatan itu dilakukan lantaran para epidemiolog menyampaikan penularan lebih berpotensi terjadi antarkecamatan.

Sebab itu wilayah epidemiologis per kecamatan harus diawasi dengan ketat.

Baca Juga: Menteri Nadiem dan Budi Gunadi Bantah Ribuan Sekolah Jadi Klaster Covid-19 saat PTM

Lebih lanjut, Menkes menyebut pemerintah juga akan melakukan tes PCR kepada 30 orang siswa dan 3 orang pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) untuk setiap sekolah. Tes tersebut akan rutin dilakukan minimal satu kali per bulan.

Dari pengujian itu, kata dia, jika terdapat sekolah yang memiliki kasus positif di bawah satu persen, maka PTM akan berjalan normal bagi yang tidak terpapar Covid-19.

"Kita cari kontak eratnya, yang positif Covid-19, lalu dikarantina, yang kontak erat kita isolasi, kemudian sekolahnya tetap berjalan,” jelasnya.

Sementara untuk sekolah dengan positivity rate-nya antara 1-5 persen, maka pemerintah akan melakukan tes terhadap semua anggota rombongan belajar dan mereka akan dikarantina, sementara PTM terbatas tetap berjalan.

“Tapi kalau yang (positivity rate) di atas 5 persen, kita tesnya seluruh sekolah karena ada kemungkinan ini menyebarkan. Sekolahnya kita ubah menjadi online dulu, menjadi daring dulu selama 14 hari," kata Budi menegaskan.

Budi mengatakan, langkah tersebut memastikan bahwa surveilans dilakukan di level yang paling kecil. Jika terbukti ada penularan masif maka hanya sekolah yang bersangkutan yang akan ditutup, sedangkan sekolah dengan prokes yang baik akan tetap melakukan PTM terbatas.

Baca Juga: Sejumlah Murid Terpapar Covid-19, Puan Maharani Anggap PTM di Sekolah Belum Siap

Penulis : Isnaya Helmi Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV/Laman Sekretariat Kabinet