Survei Penanganan Covid-19, Indikator Politik Indonesia: Masyarakat Tak Setuju Vaksinasi Berbayar

JAKARTA, KOMPAS.TV - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia baru saja merilis hasil pendataan terbaru mengenai penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah, termasuk soal program vaksinasinya.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, umumnya para responden mendukung penuh program vaksinasi yang dijalankan pemerintah.

Namun, dalam survei itu, terdapat 58 persen responden yang menyatakan tidak setuju jika pemerintah menerapkan vaksinasi Covid-19 berbayar bagi warga yang mampu dan bersedia.

"Lalu, kami tanya, apakah setuju vaksin berbayar bagi warga yang mampu? Sebagian besar (memilih) tidak setuju," kata Burhanuddin dalam konferensi pers secara daring, Minggu (26/9/2021).

Baca Juga: Lampaui Target WHO, Indonesia Masuk 10 Besar Negara dengan Suntikan Vaksin Terbanyak

Sedangkan, lanjut Burhanuddin, jumlah responden yang menjawab setuju untuk program vaksinasi Covid-19 berbayar hanya 31 persen.

Selain itu, gelombang penolakan juga terlihat ketika responden dihadapkan dengan pertanyaan, apakah setuju jika pemerintah menyediakan vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster berbayar.

Burhanuddin mengungkapkan, sebanyak 54 persen responden menyatakan tidak setuju, sementara 34 persen lainnya memilih setuju.

Sementara itu, terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Burhannudin menjumpai sebanyak 67,3 persen masyarakat yang menilai perpanjangannya tidak diperlukan lagi.

Dengan catatan, tiap orang harus patuh terhadap protokol kesehatan demi menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga masing-masing.

Penulis : Aryo Sumbogo Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Indikator Politik Indonesia