Kapal China Sering Masuk Lautan RI, Wakil Ketua MPR: Infrastruktur Bakamla Harus Diperkuat
Politik | 14 September 2021, 15:20 WIBJAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan meminta pemerintah untuk memperkuat Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam berbagai aspek. Salah satu yang terpenting adalah sektor infrastruktur, sehingga mampu membaca keberadaan kapal China dan Vietnam di lautan Indonesia.
Hal itu menanggapi terkait fenomena perairan di Indonesia yang kerap dimasuki kapal dari negara lain, terutama dari Vietnam dan China.
Baca Juga: Indonesia dan Amerika Serikat Bangun Pusat Pelatihan Maritim Bakamla di Batam
"Penguatan Bakamla tidak boleh hanya terbatas pada aspek kelembagaan semata. Namun harus nyata terlihat pada dukungan anggaran, sarana, prasarana, dan peremajaan teknologi pendukung dalam menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab keamanan laut," kata Syarief seperti dilansir dari Antara, Selasa (14/9/2021).
Menurut dia, persoalan tersebut telah menjadi tantangan klasik yang dihadapi Indonesia dan sampai sekarang belum dapat ditangani optimal.
Politikus Partai Demokrat itu menilai ancaman kedaulatan Indonesia dan pencurian sumber daya kelautan masih sering terjadi sehingga dibutuhkan penguatan kelembagaan maritim dalam mengamankan wilayah laut Indonesia.
"Penguatan kelembagaan maritim tersebut harus nyata terlihat, tidak hanya berhenti menjadi wacana saja. Kasus pencurian hasil laut belum tertangani dengan optimal, ini murni 'political will' pemerintah untuk serius menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim," ujarnya.
Ia mengatakan, tidak terdeteksinya kapal dari Vietnam dan China memasuki wilayah lautan Indonesia menunjukkan teknologi militer Indonesia masih kalah maju dibandingkan negara tetangga.
"Padahal, potensi kelautan kita sungguh melimpah, data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) memperkirakan potensi perikanan tangkap laut Indonesia pada tahun 2020 berada pada peringkat terbesar ke-3 di dunia setelah China dan Peru. Indonesia menyumbang 8 persen dari produksi dunia," katanya.
Indonesia kehilangan potensi pendapatan yang fantastis setiap tahunnya. Misalnya, data Indonesian Justice Intiative (IOJI) mengestimasi kerugian Indonesia dari praktik illegal fishing sebesar USD 4 miliar atau setara Rp56,13 triliun setiap tahun.
Penulis : Fadel Prayoga Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Antara