Pengamat: Jika Ingin Reshuffle, Jokowi Harus Pastikan Menteri Baru Bisa Kerja
Politik | 26 Agustus 2021, 18:43 WIB“Jadi jangan sampai masuknya partai baru demi kekuatan yang lebih besar malah meretakkan hubungan yang sudah baik terbina anatara partaai-partai yang sudah lama masuk,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Charta Politika ini memahami pemerintah Presiden Joko Widodo ingin menambah besar koalisi demi kepentingan memuluskan kebijakan di parlemen. Dengan bergabungnya PAN maka kekuatan koalisi di parlemen akan bertambah dari 74 persen menjadi 81 persen.
Namun Yunarto mengingatkan, menjelang pemilihan umum, koalisi belum tentu solid.
Belajar dari pengalaman pemerintahan SBY, partai koalisi pendukung pemerintah seperti Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Golongan Karya, justru getol menggulirkan hak angket kasus Century dan hak angket kasus Mafia Pajak.
Mengapa hal itu bisa terjadi, menurut Yunarto, partai politik menjelang periode ke dua berakhir bakal lebih memikirkan kontestasi di pemilu.
“Mereka mulai berbicara soal diri sendiri yang mungkin ingin jadi capres atau menjadi cawapres atau mencari tuan baru, itu yang saya pikir harus diperhitungkan Jokowi secara baik-baik,” paparnya.
Baca Juga: Pengamat: PAN Gabung di Koalisi Buka Kemungkinan Reshuffle, Kursi Menteri PKB Terancam Dikurangi
Penulis : Vidi Batlolone Editor : Hariyanto-Kurniawan
Sumber : Kompas TV