Ungkap Alasan Jokowi Tidak Singgung HAM dan Antikorupsi di Sidang MPR, Istana: Terbatas Waktu

JAKARTA, KOMPAS.TV – Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini menanggapi kritik soal pidato Presiden Jokowi yang tidak menyinggung kasus HAM masa lalu dan antikorupsi.

Menurut Faldo, hal tersebut tidak dibahas lantaran terbatasnya waktu dalam pidato.

"Tentu saja karena terbatasnya waktu dalam pidato tidak bisa semua persoalan di highlight oleh Presiden dalam Pidato Kenegaraan kali ini," kata Faldo, Senin(16/8/2021).

Meski begitu, Faldo menjelaskan bahwa Presiden Jokowi tetap punya komitmen yang tegas dalam pemberantasan korupsi, termasuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan inovasi dalam reformasi birokrasi.

Baca Juga: Pidato Jokowi Disorot karena Tak Bahas Soal Korupsi, Akademisi: Indonesia Sedang Tak Baik-Baik Saja

Soal inovasi, kata Faldo, dalam pidato Jokowi ada Online Single Submission (OSS) yang disinggung. Diketahui, OSS yaitu sebuah inovasi dan terobosan sistem yang bisa mempercepat dan memudahkan perizinan usaha.

"Kita butuh lebih banyak wirausaha baru untuk membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja," jelas Faldo.

Lebih lanjut, kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini juga menyatakan, OSS dapat digunakan sebagai pemutus potensi korupsi di birokrasi.

"Jadi komitmen yang Presiden tunjukan, bukan hanya dengan kata-kata, tapi kita jawab dengan kerja dan pemenuhan tanggung jawab. Saat ini, di hari kemerdekaan ini seruan persatuan menjadi yang paling penting," tegasnya.

Tak hanya soal OSS, Faldo juga menerangkan komitmen Pemerintah soal penanganan pandemi hingga bisa keluar dari krisis ekonomi.

Penulis : Nurul Fitriana Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV