BPK Temukan Pemborosan Dana Pemprov DKI untuk Alat Rapid Test dan Masker N95, Begini Respon Dinkes

"Awal tahun lalu kan belum ada pengiriman secara rutin. Kami meyakinkan bahwa bisa melakukan kegiatan kan belum ada kepastian, sehingga kami perlu menjamin warga DKI dapat dilakukan pemeriksaan," jelasnya. 

Baca Juga: BPK Temukan Pemborosan Anggaran Pemprov DKI Sebesar Rp 6,9 M, Begini Respon Wagub Riza Patria

Terkait dengan harga alat rapid test yang mahal, Widyastuti menyampaikan bahwa kondisi saat itu harga alat rapid di pasaran memang masih tinggi.

"Saya sampaikan itu sesuai dengan kondisi saat itu. Kan kami tahu fluktuasi harga tahun lalu. Kami gak pernah ngerti," ujarnya.

Ia pun mengatakan pihaknya telah meminta pendampingan dari sejumlah pihak baik kejaksaan maupun inspektorat.

"Jadi sejak awal kami minta pendampingan oleh semua pemeriksa, inspektorat, kejaksaan, semuanya kami minta mendampingi, mengawal. Saya minta secara khusus kepada para pemeriksa, auditor bagaimana proses di DKI," tandasnya. 

Baca Juga: BPK: Pemprov DKI Jakarta Bayarkan Dana KJP Plus Rp2,3 Miliar kepada Siswa yang Sudah Lulus

 

Penulis : Hasya Nindita Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV