PPKM Darurat di Daerah Belum Optimal, Satgas Covid-19 Kasih Sinyal Ada Perpanjangan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Evaluasi kebijakan empat kementerian terkait pelaksanaan PPKM Darurat menemukan, seluruh kabupaten dan kota di Indonesia belum sempurna dalam melaksanakan kebijakan PPKM Darurat secara serentak.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan, evaluasi ini akan menjadi dasar yang kuat untuk menentukan apakah PPKM Darurat diperpanjang atau tidak.

Untuk itu pemerintah daerah daerah diimbau terus mengevaluasi pengendalian berjenjang di semua sektor secara komprehensif.

Baca Juga: Soal Perpanjang PPKM Darurat, Ganjar: Kalau Polanya Seperti Ini Masyarakat Berat..

Kemudian memastikan aktivitas dan mobilitas masyarakat sejalan dengan kebijakan yang tertuang dalam instruksi mendagri, surat edaran pelaku perjalanan dari kementerian perhubungan.

Serta surat edaran peribadatan dan tradisi keagamaan dari kementerian agama, pedoman dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar Kemendikbud Ristek.

"Beberapa hasil evaluasi masih ditemukannya belum optimalnya pengendalian di berbagai daerah akan menjadi dasar yang kuat tindak lanjut kebijakan PPKM Darurat ini," ujar Wiku dalam jumpa pers secara virtual, Selasa (20/7/2021).

Lebih lanjut Wiku juga menjelaskan, dari kerja sama yang dilakukan Kominfo, BNPB, TNI dan Polri dalam mendukung adaptasi kebiasaan baru juga ditemukan masih banyak pelanggaran protokol kesehatan di tingkat komunitas.

Baca Juga: Kasus Harian di Akhir PPKM Darurat Masih Tinggi: 38.325 Positif Covid-19, Meninggal 1.280

Menurut Wiku, pelanggaran protokol kesehatan di tingkat komunitas ini membuat tingginya klaster keluarga yang terjadi saat ini. 

Penulis : Johannes Mangihot Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV