Survei: PSBB Tahun Lalu, 31 Persen Lebih Rumah Tangga Indonesia Kekurangan Makanan

JAKARTA, KOMPAS.TV- Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta menyatakan bahwa pemerintah perlu memastikan akses ketersediaan pangan ke seluruh warga saat penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro darurat, yang diberlakukan mulai 3 Juli.

"Di tengah ketidakpastian yang saat ini kita sedang alami bersama, akses pada kebutuhan pangan bertambah penting dan harus terus terjamin bagi rakyat Indonesia," kata Felippa Ann Amanta dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (1/7/2021).

Sebagai perbandingan,  Ann memaparkan hasil survei  Frekuensi Tinggi Bank Dunia, selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahun lalu, terdapat 31 persen lebih rumah tangga Indonesia mengalami kekurangan makanan, tepatnya  pada Mei 2020.

Baca Juga: Anies: DKI Jakarta Siap Laksanakan PPKM Darurat

Anna berpandangan, meski penerapan PPKM mikro darurat merupakan langkah strategis untuk menekan penyebaran COVID-19, namun akan diperlukan langkah-langkah tambahan untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Sebab,  penerapan pembatasan ini dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran distribusi pangan.

Kondisi ini diperparah dengan kenyataan bahwa  pandemi telah menyebabkan disrupsi pada sektor ekonomi karena sebagian masyarakat kehilangan mata pencahariannya.

Felippa menegaskan untuk memastikan agar masyarakat, terutama mereka yang terdampak dan masyarakat prasejahtera, dapat tetap mengakses komoditas pangan dengan harga terjangkau, maka ketersediaan pasokan yang cukup perlu jadi fokus pemerintah.

"Semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha maupun distributor pangan, harus bersinergi untuk menjaga ketersediaan dan akses pangan bagi masyarakat Indonesia," tegas Felippa.

Baca Juga: Anggota DPR Minta Segera Terapkan PSBB: Tolong Pak Jokowi, Kondisi Sudah Darurat

Penulis : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV