HNW: Jalur Sepeda di Jakarta Kebijakan Baik untuk Hidup Sehat, Bukan Malah Dibongkar
Sosial | 19 Juni 2021, 18:17 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jakarta II Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritisi penilaian bahwa kebijakan jalur permanen untuk sepeda di DKI Jakarta dianggap diskriminatif.
Menurutnya, pembuatan jalur khusus sepeda tersebut justru merupakan kebijakan afirmatif untuk mendorong dan menggalakkan pola hidup sehat dan aman untuk masyarakat dengan beraktivitas menggunakan sepeda.
“Ini merupakan kebijakan afirmasi yang baik, selain mendukung kebijakan publik 'pro green' sehingga mengurangi polusi udara, juga untuk menjaga keamanan pesepeda yang selama ini sering merasa tak aman bahkan tersingkirkan oleh kendaraan bermotor dan transportasi publik yang memproduksi polusi udara,” ujar HNW dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/6/2021).
“Bila jalur sepeda permanen yang hanya ada di beberapa jalan protokol di Jakarta tersebut dinilai diskriminatif, lalu bagaimana dengan jalan tol permanen yang ada di mana-di mana dan hanya diperuntukan untuk kendaraan roda empat atau lebih? Apakah mau menyebut itu juga diskriminatif? Kan tentu tidak,” sambungnya.
Baca Juga: Kapolri Setuju Jalur Sepeda Permanen di Sudirman-Thamrin Dibongkar
Oleh karenanya, HNW berharap agar pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dapat bijak mengambil sikap untuk tidak terburu-buru memutuskan membongkar jalur sepeda permanen tersebut, hanya karena usulan sepihak.
Menurutnya, Polri harus benar-benar mengambil langkah yang mengayomi, menghormati asas otoritas, profesional untuk mengambil keputusan yang benar-benar lebih bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.
Apalagi masyarakat saat ini mendambakan hidup sehat, aman, dan memperoleh sarana serta lingkungan hidup yang layak dan kondusif di Jakarta.
"Adanya jalur sepeda yang permanen juga biasa ada di ibu kota-ibu kota negara maju di dunia. Tidak aneh kalau memperbanyak jalur sepeda di Jakarta juga menjadi program Jokowi saat maju jadi calon Gubernur DKI," jelas HNW.
Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR RI itu menyebut bahwa kebijakan soal jalur sepeda permanen beserta anggaran dan realisasi programnya sudah dibahas dan disetujui oleh lembaga yang berkewenangan yaitu Pemprov DKI bersama DPRD DKI.
Penulis : Fadhilah
Sumber : Kompas TV