Wapres Sebut Tak Boleh Ada Perintah Pilih Pancasila Atau Alquran, Singgung Polemik TWK?
Peristiwa | 8 Juni 2021, 10:06 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta kepada semua pihak tidak memberikan perintah untuk memilih Pancasila atau Alquran.
Menurut penuturan Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini Pancasila dan agama tidak boleh untuk dipertentangkan.
"Kita tidak boleh mempertentangkan Pancasila dan agama, atau perintah memilih Pancasila atau Alquran," kata Ma'ruf dalam acara Darul Mitsaq: Indonesia Negara Kesepakatan yang digelar Universitas Negeri Jakarta, Senin (7/6/2021).
Wapres RI ijuga menegaskan bahwa perdebatan tentang Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada dasarnya sudah selesai dilakukan oleh para pendiri bangsa puluhan tahun yang lalu.
"Para tokoh Islam pada saat itu pun sudah memberikan argumentasi tentang penerimaan mereka terhadap NKRI yang berideologi Pancasila ini," ungkap Ma'ruf.
Mereka juga telah menyepakati bahwa Pancasila adalah dasar negara dan kelima sila didalamnya juga tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.
"Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, bahkan secara eksplisit menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang beragama dan menghormati keberadaan agama," jelas Wapres.
Baca Juga: Komnas HAM Kirim Surat Panggilan untuk Pimpinan KPK dan Lembaga yang Terlibat TWK
Dalam kesempatan itu, dia juga mengungkapkan saat ini masih ada sekelompok orang yang mempertentangkan hal tersebut, kelompok tersebut biasanya menggunakan cara kekerasan untuk mewujudkan pembentukan negara khilafah.
"Ideologi perjuangan yang intoleran dan disertai kekerasan ini dipengaruhi oleh gerakan-gerakan Islam transnasional. Ideologi transnasional yang keras itu memang tidak terlepas dari pemahaman mereka terhadap teks-teks Alquran dan hadis secara literal dan kaku," jelasnya.
.Sebab itu, Ma'ruf berpendapat umat Islam di Indonesia masih perlu mendapatkan penjelasan tentang hubungan antara Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk legitimasi keagamaan terhadap negeri ini.
Penulis : Isnaya Helmi Editor : Iman-Firdaus
Sumber : Kompas TV