MK Cabut Izin Dewas Soal Penyadapan, MAKI: Itu Untungkan KPK dari Sisi Independensi dan Kecepatan
Hukum | 5 Mei 2021, 17:17 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV- Putusan Mahkaman Konstitusi (MK) yang mencabut kewajiban izin Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk penyadapan dinilai menguntungkan dari sisi independensi dan kecepatan.
Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melalui pesan suara kepada Kompas.TV, Rabu (5/5/2021).
“Terkait dengan dikabulkannya sebagian dari permohon Mahkamah Konstitusi ini saya melihatnya itu menguntungkan KPK dari sisi independensi dan kecepatan KPK,” kata Boyamin Saiman.
Baca Juga: Peneliti ICW: Pemecatan Pegawai Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan Jadi Episode Terakhir Membunuh KPK
“Karena KPK itu dibentuk independen dan cepat beda dengan KUHAP itu kan segera. Kalau undang-undang KPK itu kan penyelesaian dalam istilahnya pasal 25 memberantas korupsi itu diutamakan dari perkara lain untuk diselesaikan secepatnya,” lanjut Boyamin Saiman.
Boyamin mengatakan, meski konsep pemberantasan korupsi sudah dipenuhi dalam putusan Mahkamah Konstitusi.
Namun, putusan tersebut tidak menghilangkan peran Dewas untuk memantau dan memastikan semua dijalankan dengan baik.
Baca Juga: Mantan Jubir KPK: Yang Tidak Berwawasan Kebangsaan itu Koruptor
“Kalau kemarin itu kan minta izin, itu kan beda jauh, karena dengan izin itu artinya pada posisi yang menjadi birokrasi bertambah Panjang,” ujarnya.
“Dan itu salah satu buktinya adalah ketika ada izin penggeledahan dalam kasus Bansos itu terlalu lama dan bahkan juga kemudian juga tidak bisa dijalankan secepatnya dan kemudian gagal,” lanjutnya.
Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Deni-Muliya
Sumber : Kompas TV