Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung: Bumdes Harus Didorong Jadi Wadah Ekonomi Rakyat Desa

JAKARTA, KOMPAS.TV-  Wajah perdesaan mulai menampakkan perubahan dengan hadirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan lembaga yang formal dan sangat dibutuhkan kehadirannya oleh masyarakat pedesaan.  

BUMDes saat ini sudah memiliki payung hukum yang kuat dalam bentuk undang-undang. Semenjak diundangkannya UU No 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, telah menguatkan posisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai badan hukum. Payung hukum ini  ibarat “sandaran” kuat bagi BUMDes. 

“Hanya saja, ada rasa khawatir. Ada undang-undang tapi implementasinya tidak sesuai dengan visi, misi, dan tujuan dari BUMDes itu sendiri. Selama ini, pemerintah memberikan akses yang luar biasa besar kepada konglomerat, namun kepada BUMDes masih belum sesuai harapan,” ujar  Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd,  dalam Webinar bertajuk "BUMDes : Potensi Ekonomi Baru Siap Majukan Desa", di Jakarta, Selasa (27/4/2021). 

Baca Juga: Mendes : Bumdes Jangan Jadi Rival Warga Yang Kelola Usaha

Webinar juga  menghadirkan Dirjen Pengembangan  Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  Ir. Harlina Sulistyo, M.Si  dan  Ketua Pelaksana Bukit Algoritma, Ketua Umum Inovator 4.0 Indonesia Budiman Sujatmiko. 

Menurut  Suyatno, kebijakan pemerintah harus mendorong dan berpihak pada BUMDes, sebagai

Baca Juga: Bumdes Potensi Berkembangnya Desa

wadah ekonomi rakyat di desa. 

“Dengan adanya komitmen pemerintah terhadap BUMDes, kita optimis perkembangan ekonomi di desa akan menjadi pilar ekonomi masyarakat,” tambahnya. 

Menurut Suyatno, pemerintah memiliki kewajiban dan tanggungjawab moral serta sosial terhadap tumbuh dan berkembangnya BUMDes. 

Penulis : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV