Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Sebut Junta Militer Myanmar Tak Pantas Ikut KTT ASEAN

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir memandang, pemimpin Junta Militer tidak pantas duduk di KTT ASEAN, karena telah merebut kekuasaan dengan menumpahkan darah rakyatnya.

Hal tersebut disampaikan dalam wawancaranya dengan Parlementaria, Sabtu (24/4/2021).

"Ini menciderai demokrasi sebagai peradaban yang terbaik dalam sistem pertukaran kekuasaan,” kata Hafisz, dikutip dari laman situs DPR RI.

Menurutnya, Indonesia sebagai tuan rumah harus mendesak Junta Myanmar segera menghentikan kekerasan, membebaskan ribuan tahanan, memulihkan demokrasi, dan mengadakan dialog damai dengan seluruh unsur politik di negara tersebut.

"Indonesia mendukung Konvensi PBB yang menentang penyiksaan," kata politisi dari fraksi PAN itu.

Baca juga: Dipimpin Sultan Brunei, KTT Darurat ASEAN Digelar Hari Ini Di Jakarta Bahas Kekerasan di Myanmar

Indonesia, sambung Hafisz, bisa meminta penjelasan kepada delegasi Myanmar yang hadir atas krisis politik di negara yang dulu bernama Burma tersebut.

Bahkan, kata Hafisz, Indonesia memiliki hak untuk mengekstradisi para tersangka kudeta berdarah itu.

Krisis Myanmar jadi ujian serius bagi ASEAN. Ini bukan hanya masalah dalam negeri Myanmar, tapi sudah menjadi masalah regional.

“Atas case ini, maka ASEAN sedang diuji apakah bisa menyelesaikan masalah krusial ini. Mengingat, ini bukan masalah internal bagi Myanmar saja, tetapi merupakan krisis kemanusiaan dan HAM besar yang berdampak bagi seluruh kawasan sekitar Myanmar. Sudah ada ribuan pengungsi memasuki negara-negara ASEAN, sehingga masalah ini menjadi masalah regional," paparnya.

Sebelumnya, Min Aung Hlaing pemimpin militer Myanmar yang menggulingkan Aung San Suu Kyi hadir di Jakarta.

Penulis : Baitur Rohman Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV