Mengenang Mosi Integral Natsir 3 April 1950, Kembalinya NKRI
Peristiwa | 3 April 2021, 11:05 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV- Tanggal 3 April 1950 adalah hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kala itu, tokoh Partai Masyumi di Parlemen Mohammad Natsir mengajukan gagasan penting: kembalinya Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), setelah sebelumnya hidup dalam Republik Indonesia Serikat (RIS) yang dibagi dalam 16 negara bagian.
Negara bagian itu terdiri dari Negara Dayak Besar, Negara Indonesia Timur, Negara Borneo Tenggara, Negara Borneo Timur, Negara Borneo Barat, Negara Bengkulu, Negara Biliton, Negara Riau, Negara Sumatera Timur, Negara Banjar, Negara Madura, Negara Pasundan, Negara Sumatera Selatan, Negara Jawa Timur, dan Negara Jawa Tengah. Dengan demikian, Belanda berhasil menunjukkan, bahwa wilayah negara Republik Indonesia hanyalah di sebagian Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera.
Baca Juga: Pemilu 1999 Ada Partai Masyumi Baru, Yusril: Hasilnya Tak Menggembirakan
Indonesia harus menerima menjadi negara serikat sebagai konsekuensi dari Konferensi Meja Bundar (KMB). Konferensi Meja Bundar merupakan pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg), yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di kepulauan Indonesia.
Keputusan kembali menjadi NKRI disebut "Mosi Integral" yang oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta kala itu, disebut "Proklamasi Kedua".
Menurut Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Adian Husaini, keberhasilan Mohammad Natsir dalam menggolkan ”Mosi Integral” itu menunjukkan kepiawaiannya dalam berpolitik.
"Ia memiliki integritas pribadi yang tinggi, ilmu yang kuas, kemampuan komunikasi yang piawai, dan juga lobi," katanya dalam webinar nasional ”Sosialisasi 4 Pilar dan Memperingati Mosi Integral M. Natsir, yang diselenggarakan MPR-RI dan FISIP UHAMKA, pada 1 April 2021.
Baca Juga: Masyumi Dibangkitkan Lagi, Mahfud MD: Masyumi Bukan Partai Terlarang
Kepiawian Natsir sebagai politikus terlihat saat ia diperintahkan oleh Perdana Menteri (PM) RIS Mohammad Hatta bersama Sri Sultan Hamengkubuwono IX melakukan lobi untuk menyelesaikan berbagai krisis di daerah.
Pengalaman keliling daerah menambah jaringan Natsir. Selain itu, kecakapannya berunding dengan para pemimpin fraksi di Parlemen RIS, seperti IJ Kasimo dari Fraksi Partai Katolik dan AM Tambunan dari Partai Kristen, telah mendorong Natsir ke satu kesimpulan, bahwa gejolak di berbagai daerah hanya bisa diselesaikan dengan kembali menjadi negara kesatuan.
Penulis : Iman-Firdaus
Sumber : Kompas TV