KPK Usut Korupsi Lahan Rumah DP 0 Rupiah, Pemprov DKI: Kami Yakin akan Profesional
Hukum | 18 Maret 2021, 04:45 WIB
JAKARTA, KOMPAS.TV - Jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kasus korupsi pengadaan lahan oleh BUMD Sarana Jaya untuk program Rumah DP 0 Rupiah.
Pernyataan tersebut dikatakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Menurutnya, semua pihak harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.
"Semua warga negara siap (dipanggil KPPK), tapi kan harus ada aturannya. Tentu KPK sangat profesional," katanya di Jakarta, Rabu (17/3/2021).
Baca Juga: Ketua DPRD DKI Singgung Anies soal Dugaan Korupsi Rumah DP 0 Rupiah
Lebih lanjut, Riza mengatakan, kinerja KPK dalam memeriksa, menyelidiki, dan menyidik kasus korupsi tentu sangat profesional.
Dia juga meyakini bahwa KPK pasti sudah paham siapa yang paling kredibel untuk dimintai keterangan soal kasus korupsi pengadaan lahan BUMD DKI Sarana Jaya tersebut, sehingga tidak asal memanggil para saksi.
"KPK lembaga yang kita hormati, yang mempunyai kredibilitas, tidak sembarangan panggil, periksa, dan kami hormati apa yang menjadi keputusan kebijakan. Kami yakin KPK akan profesional," ujar Riza.
Adapun sebelumnya, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembelian lahan di Munjul, Jakarta Timur, untuk proyek rumah dengan DP 0 persen. Dirut Perumda Sarana Jaya Yorri C Pinontoan pun kini tengah berurusan dengan komisi antirasuah.
Baca Juga: Anies Dianggap Ingkar Janji Ubah Batas Gaji Rumah DP 0 Rupiah, PDIP: Tak Sesuai Kampanye
Penulis : Fadhilah
Sumber : Kompas TV