> >

AHY Sebut Moeldoko Gunakan Cara yang Jauh dari Moral dan Etika Politik untuk KLB Ilegal

Berita utama | 5 Maret 2021, 19:17 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. (Sumber: Instagram agusyudhoyono dan KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menilai Moeldoko sudah menggunakan cara-cara yang jauh moral dan etika politik. Hal itu dikemukakan AHY terkait keinginan Moeldoko yang mengambilalih kepemimpinan di Partai Demokrat.

“Memang sejak awal motifnya KSP Moeldoko tidak berubah yaitu mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah menggunakan cara-cara inkonstitusional serta jauh dari moral dan etika politik,” kata AHY dalam keterangan pers terkait KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Baca Juga: AHY Tegaskan KLB yang Mengatasnamakan Partai Demokrat Ilegal dan Inkonstitusional

“Bagi kami sikap tersebut bukanlah sikap dan perilaku yang kesatria, bukan juga sikap dan perilaku yang bisa dijadikan contoh baik bagi masyarakat Indonesia juga bagi generasi muda Indonesia,” tambah AHY.

AHY lebih lanjut menuturkan keterlibatan KSP Moeldoko yang selama ini selalu mengelak terlibat upaya pengambilalihan Partai Demokrat kini sudah terang benderang. Hal tersebut, kata AHY, terbukti ketika diminta oleh pelaku GKPD, KSP Moeldoko menerima untuk menjadi Ketum Partai Demokrat versi KLB Sumut.

“Apa yang ia sampaikan selama ini ia pungkiri sendiri melalui kesediaanya menjadi Ketua Partai Demokrat abal-abal versi KLB illegal,” katanya.

Baca Juga: Polda Sumut Bantah Beri Dukungan Keamanan KLB Partai Demokrat Tandingan di Deli Serdang

“Saya bisa menyampaikan ini, karena banyak bukti yang kita dapatkan selama ini, dan tidak semua kita jelaskan kepada publik, tapi buktinya-buktinya lengkap, dan pada puncaknya ini, KLB illegal tadi,” ujarnya.

Atas dasar itu, AHY meminta negara dan aparat pemerintah tidak melakukan pembiaran atas tindakan illegal KSP Moeldoko yang ingin memecah belah Partai Demokrat.

“Untuk itu saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo, khususnya Menkumham untul tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB illegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi,” harap AHY.

Penulis : Ninuk-Cucu-Suwanti

Sumber : Kompas TV


TERBARU