> >

Daftar Lengkap 49 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja yang Telah Diundangkan

Berita utama | 21 Februari 2021, 17:47 WIB
Massa dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar demo aksi unjuk rasa menolak pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja di jalan Medan Merdeka Barat tepatnya depan Gedung Sapta Pesona mengarah ke Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2020). (Sumber: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pemerintah telah menerbitkan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tidak kurang ada 49 peraturan pelaksanaan dikeluarkan untuk mendukung implementasi UU Cipta Kerja ini.

Dilansir Kompas.TV dari Kompas.com, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementrian Sekretariat Negara Eddy Cahyono Sugiarto mengatakan pelaksanaan UU Cipta Kerja membutuhkan peraturan pelaksanaan teknis yang meliputi berbagai sektor.

Baca Juga: RPP UU Cipta Kerja Perbolehkan Perusahaan PHK Karyawan Tanpa Bayar Full Pesangon

Sektor tersebut berhubungan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko; kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Kemudian sektor yang terkait perpajakan yang mendukung kemudahan berusaha, penataan ruang, lingkungan hidup dan kehutanan, sektor pertanahan, serta sektor ketenagakerjaan juga akan diatur UU peraturan pelaksana tersebut.

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Seluruh Aturan Turunan UU Cipta Kerja Rampung 1 Februari 2021

"Terdiri atas 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden," kata Cahyono, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (21/2/2021).

Total 49 aturan ini telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada 2 Februari 2021 lalu.

Baca Juga: UU Cipta Kerja Sektor Kelautan Diharap Berpihak pada nelayan

Berikut rincian 49 peraturan pelaksana UU Cipta Kerja:

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

    Penulis : Rizky-L-Pratama

    Sumber : Kompas TV


TERBARU