Surat AHY Tak Berbalas, Demokrat: Itu Hak Presiden Jokowi, tapi Meninggalkan Teka-teki
Politik | 5 Februari 2021, 21:42 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Partai Demokrat tidak mempermasalahkan Presiden Joko Widodo tidak membalas surat yang dikirimkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Berkenaan dengan tidak dijawabnya surat Ketua Umum AHY tentu sepenuhnya menjadi hak dan kewenangan Presiden Jokowi," kata Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifky Harsya dalam keterangan yang diperoleh KompasTV, Jumat (5/2/2021).
Partai Demokrat akan tetap menghormati keputusan dan pilihan Presiden Jokowi untuk tidak membalas surat AHY.
"Meskipun dengan tiadanya penjelasan Presiden Jokowi, tentu masih ada teka-teki yang tersimpan dalam pikiran masyarakat," kata Rifky.
Karena dalam surat tersebut, AHY memohon penjelasan Presiden Jokowi terkait nama Kepala Staf Presiden Moeldoko yang disebut terlibat dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GKP PD).
Baca Juga: AHY Sebut Ada Rencana Kudeta Partai Demokrat demi Kursi Presiden 2024
Selain Moeldoko, juga ada sejumlah nama menteri dan pejabat setingkat menteri yang disebutkan memberi persetujuan dan mendukung GPK PD tersebut.
"Untuk diketahui dan untuk tidak menjadikan salah pengertian, Partai Demokrat tidak pernah menuduh para pejabat pemerintahan terlibat dalam GPK PD tersebut," kata Rifky.
Nama-nama tersebut, lanjut Rifky, berasal dari Moeldoko dan para pelaku gerakan, sesuai dengan kesaksian para kader Partai Demokrat yang diajak dalam pertemuan dengan Moeldoko.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan, pihak Istana telah menerima surat dari AHY untuk Presiden Joko Widodo.
Penulis : Hariyanto-Kurniawan
Sumber : Kompas TV