Mendikbud Nadiem akan Keluarkan SE dan Hotline Pengaduan untuk Cegah Intoleransi
Peristiwa | 25 Januari 2021, 05:05 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV – Polemik yang sempat terjadi di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat (Sumbar) rupanya mendapat perhatian serius dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim.
Mantan bos Gojek itu akan membuat surat edaran (SE) dan membuka hotline pengaduan terkait adanya praktik intoleransi tersebut.
Hal itu dilakukan untuk mencegah terulangnya kejadian yang dialami siswi nonmuslim di SMK Negeri 2 Padang. Siswi tersebut diwajibkan mengenakan jilbab.
Baca Juga: Nadiem Minta Pemda Pecat Pihak yang Wajibkan Siswi Non-Muslim Berhijab
"Kami di Kemdikbud akan terus berupaya untuk mencegah adanya praktik-praktik intoleransi di sekolah," kata Nadiem, Minggu (24/1/2021).
“Sebagai tindakan konstruktif berdasarkan kejadian ini, dalam waktu dekat kami akan mengeluarkan surat edaran dan membuka hotline khusus pengaduan untuk menghindari terulangnya pelanggaran serupa,” sambungnya.
Nadiem mengatakan, pemerintah tidak akan menoleransi guru dan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi.
Menurut Nadiem, Kemendikbud telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait pemberian sanksi tegas atas pelanggaran disiplin bagi pihak yang terbukti terlibat.
“Termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan agar permasalahan ini menjadi pembelajaran kita bersama ke depannya,” ucap Nadiem.
Nadiem menegaskan, pihak sekolah harus memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya terkait aturan mengenai pakaian seragam khas siswa.
Ketentuan itu diatur pada Pasal 34 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
Permendikbud tentang pakaian seragam sekolah tidak mewajibkan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah.
Sekolah tidak boleh membuat peraturan atau imbauan bagi peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah.
Baca Juga: Akhir Cerita Siswi Nonmuslim Wajib Pakai Jilbab, Kepsek Minta Maaf hingga MUI Bereaksi
Dinilai Intoleransi Keberagaman
Oleh sebab itu, kata Nadiem, aturan yang mewajibkan hijab bagi nonmuslim merupakan bentuk intoleransi atas keberagaman.
“Maka, sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau imbauan kepada peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah,” kata Nadiem.
“Apalagi jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik,” ucap dia.
Selain itu, Nadiem menekankan, setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan ekspresi sesuai dengan tingkat intelekualitas dan usianya di bawah bimbingan orangtua atau wali.
Hal itu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Baca Juga: Siswi Nonmuslim SMKN 2 Padang Sudah Bersekolah Tanpa Wajib Jilbab, Ortu Anggap Masalah Selesai
Pendidikan Tak Diskriminatif
Kemudian, ia memaparkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Pasal tersebut mengatur bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
Sebelumnya diberitakan, sebuah video viral di sosial media memperlihatkan percakapan salah seorang orang tua siswa Eliana Hia dengan pihak sekolah SMK Negeri 2 Padang.
Eliana dipanggil pihak sekolah karena anaknya, Jeni Cahyani Hia, tidak mengenakan jilbab.
Jeni tercatat sebagai siswi Kelas IX pada Jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran (OTKP)) di sekolah itu. Ia tidak mengenakan jilbab karena bukan muslim.
Persoalan itu kini telah menemukan jalan keluar, siswi tersebut bisa bersekolah tanpa harus berjilbab.
Baca Juga: Soal Kasus Siswi Nonmuslim Diminta Pakai Jilbab, Mahfud MD: Situasinya Tidak Boleh Dibalik
Penulis : Fadhilah
Sumber : Kompas TV