Penyebaran Covid-19 Belum Terkendali, Menkes Budi Sadikin: Cara Testingnya Salah
Peristiwa | 22 Januari 2021, 14:30 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV- Penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia selama ini seperti jalan ditempat. Kasus baru bermunculan dan terus mencatatkan rekor. Padahal upaya 3T (testing, tracing, dan treatment) terus dilakukan. Tapi, menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hal itu salah secara epidemiologis.
"Cara testingnya salah. Testingnya banyak, tapi kok naik terus. Sebab, yang dites orang kayak saya. Setiap kali mau ketemu Presiden dites. Barusan saya di-swab. Seminggu bisa lima kali swab karena masuk Istana. Emang bener gitu? Testing kan nggak gitu harusnya," kata Budi Gunadi dalam Dialog Warga "Vaksin & Kita" Komite Pemulihan Ekonomi Transformasi Jabar yang disiarkan melalui kanal YouTube PRMN SuCi, Jumat (22/1/2021).
Baca Juga: Menkes Budi Gunadi Bakal Tetapkan Wilayah Prioritas Penerima Vaksin Covid-19, Ini Kriterianya
Menurut Budi, testing Covid-19 selama ini justeru salah secara epidemiologi. Penyebabnya, proses testing itu sebagian di antaranya menyasar kepada pihak yang itu-itu saja. Misalnya, satu orang bisa dites sampai berkali-kali. Padahal, kata mantan Wakil Menteri BUMN ini, hal itu tidak efektif. Seharusnya yang dites adalah suspek Covid-19.
Budi menjelaskan bahwa melakukan 3T memang penting, seperti menambal kebocoran ketika hujan. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan secara tepat.
Baca Juga: Setelah Divaksin, Menkes Budi Sadikin Merasa Tambah Ngantuk
Budi mengetahui kesalahan itu setelah diberi tahu oleh temen-temen dokter. Bahwa yang dilakukan bukan testing mandiri. Tapi yang dites adalah orang yang suspek.
"Bukan orang yang mau pergi kayak Budi Sadikin mau ngadep Presiden. Nanti lima kali dites standar WHO, 1 per 1.000 per minggu. Tapi enggak ada gunanya testingnya secara epidemiologi," paparnya.
Menurut Budi hal-hal semacam ini harus segera dibereskan. "Sebagian ada di tempat saya urusan testing tracingnya,"ujarnya.
Namun, Budi mengingatkan, kepala daerah juga harus turut serta, sebab puskesmas tidak di bawah Kemenkes lagi.
Penulis : Iman-Firdaus
Sumber : Kompas TV