> >

Gus Yaqut Klarifikasi Ahmadiyah dan Syiah: Saya Lindungi Mereka sebagai Warga Negara, Bukan Jemaah

Peristiwa | 25 Desember 2020, 20:49 WIB
Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas di Kantor Wapres, Jakarta. (Sumber: KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIM)

JAKARTA, KOMPAS TV - Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, mengklarifikasi terkait dirinya yang sebelumnya disebut akan memberi perlindungan kepada Ahmadiyah dan Syiah.

Menurutnya, ia tak pernah menyatakan akan memberikan perlindungan khusus kepada kelompok Ahmadiyah dan Syiah.

Adapun maksud ucapannya adalah perlindungan bagi semua warga negara.

"Tidak ada pernyataan saya melindungi organisasi atau kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Sikap saya sebagai menteri agama melindungi mereka sebagai warga negara," kata Yaqut dikutip dari Antara, Jumat (25/12/2020).

Baca Juga: Yaqut Cholil Qoumas Ditunjuk Jokowi Jadi Menteri Agama, PA 212 Berharap Tidak Membuat Gaduh

Yaqut menjelaskan, setiap warga negara Indonesia berhak mendapat perlindungan hukum. Termasuk warga Ahmadiyah dan Syiah tanpa terkecuali.

"Sekali lagi, sebagai warga negara. Bukan jemaah Syiah dan Ahmadiyah, karena semua warga negara sama di mata hukum. Ini harus clear," ujarnya.

Namun demikian, Yaqut memastikan, Kementerian Agama siap menjadi mediator jika ada kelompok tertentu yang bermasalah dengan dua kelompok Syiah dan Ahmadiyah.

"Perlu dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan. Kemenag akan memfasilitasi," tutur Ketua Umum GP Ansor itu.

Baca Juga: Begini Harapan PBNU Terhadap Menteri Agama Baru Yaqut Cholil Qoumas

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan pihaknya akan mengafirmasi hak beragama warga Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia.

Pria yang akrab disapa Gus Yaqut itu tidak menginginkan ada kelompok beragama, termasuk minoritas Ahmadiyah dan Syiah terusir dari kampungnya hanya karena perbedaan keyakinan.

"Mereka warga negara yang harus dilindungi," kata Yaqut dikutip dari Antara pada Kamis (24/12/2020).

Gus Yaqut menambahkan, bahwa Kementerian Agama akan memfasilitasi dialog yang lebih intensif untuk menjembatani perbedaan yang ada selama ini.

Baca Juga: Takut Salah-Salah, Menag Yaqut Pilih Baca Naskah Sambutan di Acara MUI

"Perlu dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan. Kementerian Agama akan memfasilitasi," katanya.

Seperti diketahui, pernyataan Gus Yaqut tersebut menanggapi pernyataan Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra, agar pemerintah mengafirmasi kelompok minoritas.

"Bagi mereka yang memang sudah tersisih dan kemudian terjadi persekusi, itu perlu afirmasi," kata Azyumardi.

Menurut Azyumardi, afirmasi itu kurang tampak diberikan pemerintah kepada kelompok minoritas.

Baca Juga: Menteri Agama Gus Yaqut Sebut Warga Ahmadiyah dan Syiah Harus Dilindungi

Ia mencontohkan, para pengungsi Syiah di Sidoarjo dan kelompok Ahmadiyah di Mataram, misalnya, mengalami persekusi oleh kelompok Islam 'berjubah'.

Kasus intoleran itu bukan hanya terjadi di kalangan umat Islam saja, melainkan juga dialami oleh pemeluk agama lain di Indonesia.

Termasuk, kata Azyumardi, saat ada pemeluk agama lain yang ingin mendirikan tempat ibadah.

"Di wilayah yang mayoritas Kristen, itu Katolik susah bikin gereja. Yang mayoritas Katolik, orang Kristen juga susah untuk membangun," ucap Azyumardi.

Baca Juga: Sambangi Gereja, Yaqut Cholil Qoumas: Perkenalkan, Saya Menteri Agama untuk Semua Agama

Ia berpendapat kelompok dengan relasi yang minim di suatu wilayah akan sulit mendapat restu mendirikan tempat ibadah dari kelompok yang memiliki relasi yang lebih kuat.

"Ini masalah power relation sebetulnya. Siapa yang merasa dia mayoritas. Jadi, yang begini-begini, power relation yang harus diatur. Bagaimana supaya adil," katanya.

Lebih lanjut, Azyumardi mengatakan, faktor pemekaran daerah yang kurang diperhatikan oleh pemerintah juga ikut andil menyebabkan permasalahan tersebut.

"Itu saya kira perlu ditata ulang. Bagaimana pihak yang berkuasa ini merasa kurang toleran," kata Azyumardi.

Baca Juga: Menag Yaqut Cholil Qoumas Sowan ke Gus Mus dan Gus Baha

"Jadi, masih perlu saya kira dilakukan afirmasilah dari tingkat nasional."

Penulis : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV


TERBARU