Jokowi: Vaksin AstraZeneca Akan Diterima Bulan April 2021

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan vaksin Covid-19 dari AstraZeneca akan diterima Indonesia mulai bulan April 2021.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas dengan agenda Antisipasi Penyebaran Covid-19 saat Libur Panjang Akhir Oktober Tahun 2020, yang digelar di Istana Merdeka, Senin (19/10/2020).

"Tadi saya sudah mendapatkan laporan dari Pak Erick (Thohir) untuk AstraZeneca ini kiriman pertama di bulan April 2021," kata Jokowi.

Pada setiap bulannya, Indonesia akan mendapatkan 11 juta dosis vaksin. "Dan totalnya dapat 100 juta (dosis)," kata Jokowi.

Vaksin sebanyak 100 juta dosis ini, sambung Jokowi, harus diketahui bersama. Selain itu juga harus dipersiapkan untuk proses vaksinasinya.

Baca Juga: Jokowi Ingatkan Vaksinasi Jangan seperti UU Cipta Kerja: Saya Harap Betul-Betul Disiapkan

Jokowi minta kepada menteri terkait untuk mengomunikasikannya kepada masyarakat. Jangan sampai ada kesalahan komunikasi publik seperti yang terjadi dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

"Jadi sekali lagi, di rapat ini saya sampaikan mengenai vaksin agar betul-betul perencanaannya disiapkan betul. Agar kita tidak salah lagi dalam komunikasi publik yang ada," tegas Jokowi.

Vaksin Gratis Urusan Menkes, Vaksin Berbayar Urusan Erick Thohir

Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin serius menyiapkan vaksin virus corona (Covid-19) untuk masyarakat.

Dia bahkan telah menugaskan dua menterinya dalam pelaksanaan vaksinasi. Keduanya yakni Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Menkes Terawan akan mengurusi vaksinasi gratis kepada masyarakat tidak mampu. Sedangkan Erick Thohir akan menangani vaksinasi untuk peserta mandiri alias yang berbayar.

"Perlu saya ingatkan dalam pengadaan vaksin ini mestinya sudah harus segera jelas. Kalau menurut saya untuk vaksin yang gratis untuk rakyat itu urusannya Menteri Kesehatan, untuk yang mandiri berarti yang bayar, itu urusannya BUMN," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2020).

Jokowi juga mengingatkan bahwa jangan tergesa-gesa memberikan vaksin ke masyarakat. Sebab, vaksinasi ini sangat kompleks serta menyangkut persepsi publik, sehingga komunikasi harus dilakukan dengan baik.

Baca Juga: Akhir Tahun, Pemerintah Pastikan Vaksin Covid-19 Tersedia untuk 9,1 Juta Orang

"Kalau komunikasinya kurang baik bisa kejadian kaya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi saya harap betul-betul disiapkan mengenai vaksin, mengeenai komunikasi publik yang berkaitan dengan halal dan haram, harga, kualitas, juga berkaitan dengan distribusinya seperti apa," terang Jokowi.

Pemerintah sebelumnya sudah memetakan ada 160 juta masyarakat Indonesia yang akan mendapat vaksinasi sepanjang tahun 2021.

Dari jumlah itu, ada sebanyak 86 juta peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang akan mendapat vaksin secara gratis.

Jokowi menilai, pelaksanaan vaksinasi antara yang gratis dan berbayar ini memang harus dipisah sejak awal. Dengan begitu, pembagian tugasnya juga menjadi jelas.

"Ini menjadi jelas. Kalau enggak seperti ini nanti siapa yang tanda tangan menjadi tidak jelas, siapa yang tanggung jawab," sambung mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta  itu.

Penulis : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Kompas TV