Kontras Sebut Penetapan Tersangka Hoaks Omnibus Law Cipta Kerja untuk Bungkam Suara Rakyat
Peristiwa | 18 Oktober 2020, 18:24 WIBFatia menilai, kepolisian tidak seharusnya meredam ekspresi masyarakat sipil.
Untuk itu, Kontras mendorong adanya pengawasan yang lebih ketat dari Kompolnas terhadap aparat kepolisian.
"Seharusnya ada sebuah pengawasan yang lebih luas lagi dari Kompolnas, juga untuk menindaklanjuti terkait dengan penindakan-penindakan yang merupakan excessive use of force yang dilakukan oleh polisi belakangan ini," tuturnya.
Baca Juga: Izin Prabowo ke Amerika Serikat Menuai Kritik dari Kontras dan Amnesty, Ini Penjelasannya
Diberitakan, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, VE ditangkap polisi di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (8/10/2020).
Argo menuturkan, VE dianggap telah menyebar berita hoaks karena mengunggah twit berisi 12 Pasal Undang-Undang Cipta Kerja.
"Contohnya uang pesangon dihilangkan, kemudian UMP/UMK dihapus, kemudian semua hak cuti tidak ada kompensasi dan lain-lain, ada 12 gitu ya," kata Argo.
Padahal, menurut polisi, isi twit VE tersebut tidak sesuai dengan isi UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR.
Polisi pun menilai tindakan VE tersebut telah menimbulkan keonaran di tengah masyarakat.
Argo menuturkan, motif VE mengunggah cuitan tersebut adalah merasa kecewa karena VE tidak memiliki pekerjaan.
Atas perbuatannya, VE disangka melanggar Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Baca Juga: Soal Pidato Jokowi, Kontras Soroti Hilangnya Penegakan Hukum dan HAM
Penulis : fadhilah
Sumber : Kompas TV