Ini Perbedaan PSBB Awal Pandemi dan Sekarang
Update | 14 September 2020, 09:42 WIBBahkan Pemprov DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya sempat mendirikan posko-posko di perbatasan DKI Jakarta untuk memeriksa perizinan warga yang keluar masuk wilayah.
Pada PSBB kali ini, Gubernur Anies Baswedan tidak memberlakukannya. "Oh enggak, kalau mobilitas keluar dan lain-lain tidak (diberlakukan)," kata Anies di Balai Kota pada Sabtu (12/9/2020).
Selama PSBB total, kata Anies, Pemprov DKI hanya memberlakukan pengetatan pada mobilitas dan kegiatan warga.
4. Usaha Nonesensial
Pada PSBB awal pandemi Covid-19, Pemprov DKI Jakarta melarang sama sekali pelaku usaha nonesensial untuk beroperasional.
Seluruh pelaku usaha diminta bekerja dan memperkerjakan karyawannya dari rumah atau work from home (WFH).
Kali ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membolehkan pelaku usaha nonesensial tetap beroperasi. Namun terdapat persyaratan.
Persyaratannya, pelaku usaha harus membatasi kapasitas karyawan yang bekerja di kantornya. Kapasitas maksimal hanya 25 persen dari kapasitas kantornya.
"Apabila sebagian pegawai harus bekerja di kantor, maka pimpinan tempat kerja wajib membatasi paling banyak 25 persen pegawai dalam tempat kerja dan dalam waktu bersamaan," ujar Anies.
Baca Juga: TNI & Polri Besok Gelar Operasi Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan
PSBB dengan Pengetatan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melanjutkan penerapan PSBB mulai Senin 14 September hingga 14 hari ke depan. PSBB diterapkan dengan pengetatan di berbagai sektor.
"Kami merasa perlu untuk melakukan pengetatan. Agar pergerakan pertambahan kasus di Jakarta terkendali," kata Anies dalam konferensi pers di akun Youtube Pemprov DKI Jakarta, Minggu (13/9/2020).
PSBB dengan pengetatan ini bercermin dari kondisi 12 hari terakhir. Selama 12 hari terakhir terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan.
"Itulah sebabnya kita perlu melakukan langkah ekstra bagi penanganan Covid-19 di Jakarta," kata Anies.
Langkah esktra yang dimaksud adalah, membuat formulasi yang berbeda dengan masa transisi sebelum.
Di sini Anies mengatakan formulasi PSBB untuk 14 hari ke depan adalah PSBB dengan pengetatan.
Detail PSBB dengan pengetatan diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 menggantikan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang PSBB.
Penulis : Hariyanto-Kurniawan
Sumber : Kompas TV