Masinton Sebut Tudingan Oligarki Kekuasaan Gatot Nurmantyo Pepesan Kosong

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sejumlah anggota DPR mempertanyakan tudingan praktik oligarki kekuasaan yang dilontarkan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo pada deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI yang digelar pada Selasa (18/8/2020). 

Gatot menyinggung kondisi Indonesia akibat proxy war yang semakin buruk karena adanya oligarki kekuasaan.

Hal ini pun menuai kritik, salah satunya dari Wakil Sekertaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi. 

Baca Juga: Manuver Gatot Nurmantyo Lewat Deklarasi "KAMI", Ada Kaitannya dengan Pilpres 2024?

Baidowi tak menyalahkan jika ada pihak yang menyampaikan pendapat ataupun pandangan politiknya, namun setiap pernyataan harus diiringi dengan data. Tudingan Gatot dinilai mentah. 

Baidowi mengatakan saat ini pemerintahan tak hanya dikelola oleh sekolompok pihak.

“Saya kira ini perlu penjelasan yang lebih detail disertai bukti-bukti yang akurat, karena kalau tidak itu bisa menjurus ke fitnah, karena faktanya pemerintahan sekarang itu tidak dikelola oleh sekelompok orang, melainkan oleh koalisi pemerintahan yang menang pada Pemilu 2019 yang dilakukan secara konstitusional,” kata Baidowi, Rabu (19/8/2020).

Wasekjen PPP tersebut menambahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pemerintahan tidak memikirkan kelompoknya sendiri.

“Pada praktiknya ternyata pak Jokowi juga tidak hanya memikirkan kelompoknya dalam membangun negeri ini. Contoh, beliau mengajak bapak Prabowo Subianto yang merupakan rival politiknya selama dua kali Pilpres berturut-turut masuk dalam pemerintahan,” ujarnya.

Baca Juga: Adian Napitupulu Sebut KAMI Gerakan Politik, Bisa Menjelma Menjadi Parpol

Penulis : Idham-Saputra

Sumber : Kompas TV