Fatah Larang Al Jazeera Beroperasi di Tepi Barat, Dituduh Menghasut gara-gara Liputan

RAMALLAH, KOMPAS.TV - Organisasi yang memimpin Otoritas Palestina (PA), Fatah, melarang Al Jazeera beroperasi di Tepi Barat usai media itu melaporkan operasi militer terhadap milisi di Jenin.

Fatah menuduh media yang diluncurkan di Doha, Qatar pada 1996 itu "menimbulkan perpecahan" di kalangan Palestina karena liputan tersebut.

Pasukan keamanan PA diketahui mengepung milisi Palestina di kamp pengungsian Jenin pada 6 Desember lalu.

PA disebut hendak melumpuhkan kapabilitas kelompok perlawanan bersenjata di Tepi Barat, wilayah Palestina yang diduduki Israel sejak 1967, khususnya Brigade Jenin.

Pada Selasa (24/12/2024), The New Arab melaporkan larangan ini berlaku di daerah Jenin, Tubas, Nablus, Tulkarem, Qalqiliya, dan Salfit. Daerah tersebut dikenal menjadi area operasi milisi Palestina.

Baca Juga: Natal Sepi di Kota Kelahiran Yesus, Wali Kota Bethlehem: Rakyat Palestina Masih Menderita

"Kami telah memutuskan untuk melarang Al Jazeera memasuki Tubas, dan kami menyerukan kepada warga kami untuk tidak berhubungan dengan media tersebut dalam bentuk apa pun," demikian pernyataan Fatah.

"Kebijakan ini diambil karena peran berbahaya yang dimainkan Al Jazeera di dunia Arab secara umum, dan di Palestina secara khusus, dengan menimbulkan perpecahan dan menghasut perselisihan, dalam arah yang sama dengan upaya-upaya Zionis-Amerika dan agenda jahat terhadap kepentingan bangsa Arab secara umum dan Palestina secara khusus."

Pihak Al Jazeera mengecam keputusan Fatah melarang kerja jurnalistik. Media asal Qatar itu menilai kebijakan Fatah dapat membahayakan jurnalis Al Jazeera yang bekerja di Tepi Barat.

Al Jazeera mengaku pihaknya menjaga profesionalitas ketika meliput peristiwa di Jenin. Al Jazeera pun menilai larangan Fatah disebabkan liputan peristiwa bentrokan antara pasukan keamanan PA dan milisi di Jenin.

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : The New Arab, Al Jazeera