Pemerintah Indonesia Diminta Dukung Agenda Masyarakat Adat di COP 16, Penolakan Disebut Kemunduran

CALI, KOMPAS.TV - Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia meminta Pemerintah Indonesia mendukung agenda masyarakat adat di Konferensi Keanekaragaman Hayati PBB (dan Konvensi Keanekaragaman Biologi (COP 16 CBD) di Cali, Kolombia.

Penolakan terhadap agenda tersebut diyakini merupakan sebuah kemunduran.

Sekitar 200 negara berkumpul di Cali, Kamis (25/10/2024), untuk merundingkan upaya menghentikan dan membalikkan kerusakan alam dan punahnya keanekaragaman hayati.

Baca Juga: Pengamat: Israel Diyakini Bakal Bunuh Pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei

Salah satu pembicaraan dalan COP 16 CBD adalah agenda terkait hak-hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (IP&LC).

Penghormatan terhadap hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal memiliki peran penting dalam kerangka kerja Keanekaragaman Hayati Global atau Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KM-GBF).

KM-GBF sendiri telah disepakati pada dua tahun lalu.

Pada konvensi tersebut, Masyarakat Adat mendorong delegasi negara-negara yang hadir memastikan pengakuan penuh atas kontribusi Masyarakat Adat dalam perlindungan keanekaragaman hayati di dunia.

Selain itu, juga mendorong diterapkannya pembentukan badan permanen (subsidiary body), yang mengikat khusus Artikel 8j. Pasal tersebut terkait pengetahuan lokal, inovasi, dan praktik-praktik tradisional dalam perlindungan keanekaragaman hayati.

Namun, perwakilan Indonesia justru menolak pendirian badan permanen tersebut.

Penulis : Haryo Jati Editor : Vyara-Lestari

Sumber : KOMPAS TV