Malaysia Bakal Pangkas Subsidi dan Tambah Pajak di 2025, Ini Tujuannya

KUALA LUMPUR, KOMPAS.TV — Pemerintah Malaysia berencana memotong lebih banyak subsidi dan memperkenalkan pajak baru dalam anggaran tahun 2025, menurut para analis dan ekonom. 

Langkah ini diambil untuk memperkuat posisi fiskal negara di tengah ekspektasi penurunan pendapatan pemerintah.

Perdana Menteri Anwar Ibrahim dijadwalkan mengumumkan rencana pengeluaran pemerintah di parlemen pada Jumat (18/10/2024) mendatang.

Melansir Straits Times, Selasa (15/10/2024), Anwar berfokus pada keseimbangan antara konsolidasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi, sambil mengurangi tekanan dari kenaikan biaya hidup yang dirasakan masyarakat.

Dalam pengumuman tersebut, Anwar diperkirakan akan meluncurkan langkah-langkah pajak untuk barang mewah, yang sudah disinggung dalam anggaran sebelumnya, serta pajak untuk minuman berpemanis, menurut analis dan ekonom.

Namun, pemerintah diperkirakan tidak akan menghidupkan kembali pajak barang dan jasa (GST) yang bersifat luas, meskipun banyak pihak menyerukan hal tersebut untuk meningkatkan pendapatan di tengah penurunan dividen dari perusahaan energi nasional, Petroliam Nasional Berhad (Petronas).

Petronas, sebagai kontributor besar pendapatan pemerintah, menghadapi tantangan dari penurunan harga minyak mentah yang berdampak pada pendapatan sektor minyak.

Baca Juga: Ekonom Senior Bank Dunia: Malaysia Bisa Jadi Negara Berpendapatan Tinggi pada 2028

Dalam anggaran 2024, Petronas dijadwalkan menyumbang dividen sebesar 32 miliar ringgit (sekitar Rp105,6 triliun) kepada pemerintah, turun dari 40 miliar ringgit (sekitar Rp132 triliun) pada 2023. 

“Dengan harga minyak mentah yang cenderung lesu, akan cukup menantang bagi Petronas untuk mempertahankan pembayaran dividen yang besar kepada pemerintah,” kata Mohd Afzanizam Abdul Rashid, kepala ekonom di Bank Muamalat Malaysia.

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Straits Times