> >

Nikaragua Tutup Kamar Dagang AS serta 150 Lembaga Donor dan LSM, Dituduh Berupaya Gulingkan Presiden

Kompas dunia | 23 Agustus 2024, 22:15 WIB
Presiden Nikaragua Daniel Ortega di KTT ALBA di Istana Revolusi di Havana, Kuba, 14 Desember 2021. Pemerintah Nikaragua menutup 151 lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lembaga bantuan termasuk beberapa organisasi perdagangan penting seperti Kamar Dagang Amerika Serikat (AMCHAM). (Sumber: AP Photo )

MEXICO CITY, KOMPAS.TV – Pemerintah Nikaragua menutup 151 lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lembaga bantuan termasuk beberapa organisasi perdagangan penting seperti Kamar Dagang Amerika Serikat (AMCHAM).

Langkah ini diambil hanya beberapa hari setelah pemerintah menutup sekitar 1.500 LSM lainnya, banyak di antaranya adalah organisasi keagamaan.

Penutupan ini tidak hanya menimpa AMCHAM, yang telah beroperasi di Nikaragua selama 47 tahun dan fokus pada promosi investasi serta perdagangan bilateral dengan mitra dagang utama Nikaragua, yaitu Amerika Serikat.

Kementerian Dalam Negeri juga mencabut status hukum organisasi payung untuk kamar dagang negara-negara Eropa di Nikaragua.

AMCHAM, yang dikenal secara lokal, telah beroperasi di Nikaragua selama 47 tahun.

Sejak pemberontakan besar-besaran pada 2018 yang ditangani dengan kekerasan oleh Presiden Daniel Ortega, hubungan antara AS dan Nikaragua semakin tegang, meskipun perdagangan antara kedua negara masih berlangsung.

Selain AMCHAM, organisasi seperti Serikat Petani dan Peternak Nasional, serta kamar dagang Meksiko, Panama, dan Uruguay juga ikut ditutup.

Baca Juga: Jerman Diseret Nikaragua ke ICJ, Dituduh Fasilitasi Pembantaian Warga Palestina oleh Israel di Gaza

Ortega telah lama menuding LSM-LSM yang menerima dana asing, menjadi bagian dari upaya untuk menggulingkannya dari kursi kekuasaan. Hingga kini, lebih dari 5.000 LSM telah ditutup oleh pemerintah.

Pada Senin (19/8/2024) lalu, Ortega bahkan mengeluarkan dekret yang menutup 1.500 organisasi, mayoritas merupakan organisasi keagamaan dan gereja, dengan alasan mereka tidak memenuhi kewajiban untuk melaporkan keuangan mereka kepada pemerintah.

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Associated Press


TERBARU