Rusia Ancam Pembalasan Penuh ke Uni Eropa jika Curi Aset Rusia yang Dibekukan untuk Bantu Ukraina

MOSKOW, KOMPAS.TV - Rusia mengancam Uni Eropa akan merasakan "pembalasan penuh" bila menggunakan pendapatan dari aset Rusia yang dibekukan untuk membantu Ukraina, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, Kamis (23/5/2024).

Negara-negara Uni Eropa telah mengadopsi rencana untuk menggunakan keuntungan dari aset bank sentral Rusia yang dibekukan di Uni Eropa untuk pertahanan Ukraina, kata pemerintah Belgia pada hari Selasa.

Rusia mengatakan tindakan ini ilegal dan merusak dasar-dasar sistem keuangan global.

"Kami berbicara tentang upaya untuk melegitimasi pencurian di tingkat negara," kata Zakharova kepada wartawan, seraya menambahkan Uni Eropa tidak bisa dianggap sebagai tempat yang aman bagi investor.

Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen mengatakan pada hari Kamis bahwa aset Rusia yang dibekukan bisa menjadi sumber dukungan bagi Ukraina hingga tahun 2025 dan seterusnya.

Negosiator G7 telah berdiskusi selama berminggu-minggu tentang cara terbaik memanfaatkan sekitar $300 miliar aset keuangan Rusia, seperti mata uang utama dan obligasi pemerintah, yang dibekukan setelah Moskow menginvasi Ukraina pada Februari 2022.

AS mendorong untuk menemukan cara memajukan pendapatan masa depan dari aset tersebut, baik melalui penerbitan obligasi atau dengan memberikan pinjaman kepada Ukraina yang dapat menyediakan hingga $50 miliar dalam waktu dekat.

Rusia akan mengidentifikasi properti AS, termasuk sekuritas, yang bisa digunakan sebagai kompensasi atas kerugian akibat penyitaan aset Rusia yang dibekukan di Amerika Serikat, menurut dekret yang ditandatangani oleh Presiden Vladimir Putin pada Kamis (23/5/2025).

Baca Juga: Rusia: Hubungan Diplomatik dengan AS Bisa Putus bila Ada Penyitaan Aset, Termasuk Tindakan Balasa

Dekret tersebut memberi wewenang kepada komisi pemerintah Rusia tentang penjualan aset asing untuk mengidentifikasi properti yang relevan dan menyatakan bahwa keputusan mengenai kompensasi akan dibuat di pengadilan.

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Straits Times / TASS